Lawan Disinformasi, Kemendagri Bekali Pranata Humas Hadapi Era AI

Jakarta, CNBC Indonesia - Perkembangan kepintaran buatan (Artificial Intelligence/AI), media sosial, dan derasnya arus info telah mengubah langkah masyarakat menerima sekaligus menyebarkan informasi. Di kembali kemudahan tersebut, tantangan berupa disinformasi dan misinformasi juga semakin kompleks. Kondisi ini menuntut pemerintah menghadirkan komunikasi nan semakin cepat, akurat, adaptif, dan bisa membangun kepercayaan publik.

Melihat kondisi itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kemendagri. Kegiatan nan berjalan pada 29-31 Juli 2026 itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kapabilitas aparatur Humas dalam menyusun strategi komunikasi nan efektif di era digital.

Dalam aktivitas tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri Anwar Harun Damanik menegaskan pentingnya peran Pranata Humas dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan.

"Bimtek nan dilaksanakan ini menjadi ruang untuk memperkuat kapabilitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi nan tepat, efektif, dan bisa mendukung penyelenggaraan tugas serta kegunaan organisasi masing-masing," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Dia memandang, perkembangan teknologi info telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Mengingat, kemajuan AI dan media sosial memungkinkan info menyebar dalam hitungan detik, tetapi pada saat nan sama juga mempercepat penyebaran disinformasi maupun misinformasi.

Maka dari itu, aparatur pemerintah, khususnya Pranata Humas, dituntut bisa menghadirkan info nan cepat, akurat, transparan, mudah dipahami, dan dapat dipercaya. Dirinya bilang, komunikasi pemerintah tidak lagi cukup berakhir pada penyampaian informasi. Lebih dari itu, komunikasi kudu bisa membangun pemahaman publik mengenai tujuan dan faedah setiap kebijakan sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman maupun perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

"Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, produktivitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi kudu tetap dilakukan secara bertanggung jawab," terang dia.

Di samping itu, dia menjelaskan, tantangan komunikasi pemerintah semakin besar seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Berdasarkan laporan Digital 2026 nan diterbitkan DataReportal, Indonesia mempunyai sekitar 230 juta pengguna internet alias 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial. Besarnya ruang digital tersebut menuntut pemerintah menyusun strategi komunikasi nan adaptif, berbasis data, serta bisa menjangkau masyarakat melalui beragam kanal komunikasi secara efektif.

Dalam konteks tersebut, lanjut Anwar, peran Pranata Humas semakin strategis. Mereka tidak hanya bekerja mempublikasikan aktivitas pemerintah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam mengomunikasikan beragam kebijakan kepada masyarakat.

Pada akhirnya, Pranata Humas perlu bisa mengenali dinamika isu, memahami kebutuhan info publik, menyusun pesan nan tepat, memilih media nan kredibel, serta memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak agar komunikasi pemerintah berjalan secara terencana, konsisten, dan antisipatif.

Dalam arahannya, Anwar membujuk seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah perlu didukung strategi komunikasi nan terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat sehingga bisa membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan penyelenggaraan kebijakan pemerintah.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]