Larangan Hijab di Sekolah Azerbaijan: Latar Belakang dan Dampaknya

Protes siswa Azerbaijan.(Al Jazeera)

KEPUTUSAN pemerintah Azerbaijan untuk melarang penggunaan hijab secara tidak langsung bagi siswa dan staf di sekolah telah memicu gelombang protes luas. Amendemen nan disetujui bulan lampau tersebut memang tidak secara definitif menyebut pelarangan kerudung Muslim, tetapi melarang busana di sekolah nan dianggap melanggar prinsip sekularisme.

Kebijakan ini mulai berakibat nyata di lapangan ketika sejumlah sekolah mulai mencegah siswa dan pembimbing nan mengenakan hijab untuk mengikuti aktivitas belajar mengajar. Zahra Hasanova, seorang guru, mengungkapkan kekecewaannya setelah dilarang mengenakan hijab di sekolah.

"Sejujurnya, saya merasa emosional dan terluka. Hijab adalah pilihan pribadi. Jika suatu hari saya mau melepasnya, itu semestinya menjadi pilihan saya juga," ujar Hasanova kepada Al Jazeera.

Implementasi dan Prinsip Sekularisme

Kantor Berita Azerbaijan (APA) melaporkan bahwa amendemen terhadap Deskripsi Seragam Siswa Lembaga Pendidikan Umum Negara bermaksud untuk memastikan kode etik berpakaian nan seragam guna mencerminkan prinsip sekuler negara tersebut.

Meskipun sekitar 96 persen populasi Azerbaijan mengidentifikasi diri sebagai Muslim, konstitusi negara tersebut mendefinisikan Azerbaijan sebagai negara sekuler nan tetap menjamin kebebasan beragama. APA menambahkan bahwa busana nan mencerminkan sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral rakyat Azerbaijan hanya boleh dikenakan untuk seremoni tertentu setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pedagogis di bawah Kementerian Sains dan Pendidikan.

Pemerintah berdasar bahwa standardisasi busana ini memastikan pembimbing mencerminkan standar profesional dan bakal memberikan akibat positif pada reputasi publik sekolah.

Gelombang Protes dan Aksi Mogok Makan

Langkah ini memicu protes bentuk dan kampanye media sosial di seluruh Azerbaijan. Video nan beredar menunjukkan momen emosional saat siswa memeluk pembimbing mereka sembari menangis lantaran ditolak masuk ke sekolah. Media lokal melaporkan setidaknya dua sekolah melakukan boikot kelas sebagai corak protes.

Aksi perlawanan juga datang dari kembali ruji-ruji besi. Polad Aslanov, seorang wartawan nan sedang menjalani balasan penjara 13 tahun atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi, meluncurkan tindakan mogok makan sebagai corak protes terhadap patokan baru tersebut.

"Meskipun berada di penjara, saya mengangkat bunyi melawan penginjakan hak-hak konstitusional kami dengan menggunakan satu-satunya sarana perjuangan nan tersedia bagi saya yaitu mogok makan!" tulis Aslanov dalam pesan nan diunggah istrinya, Gulmira Aslanova, di Facebook.

Meskipun ada laporan mengenai gangguan internet selama protes berlangsung, info dari pengawas seperti NetBlocks dan Open Observatory of Network Interference belum mengonfirmasi ada pemadaman internet secara total.

Reaksi Internasional dan Ketegangan dengan Turki

Sentimen protes ini merembet hingga ke Turki, sekutu dekat Azerbaijan. Banyak pihak di Turki menarik paralel antara situasi di Azerbaijan dengan kudeta pasca-modern tahun 1997 di Turki, saat wanita berhijab dilarang kuliah dan bekerja di jasa sipil.

Pekan lalu, demonstran berkumpul di depan konsulat Azerbaijan di Istanbul untuk mendesak otoritas Baku meninjau kembali keputusan tersebut. Menanggapi perihal ini, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev melontarkan kritik tersirat kepada Turki dalam pidatonya di kongres Partai Azerbaijan Baru.

"Jangan mencampuri style hidup kami," tegas Aliyev tanpa menyebut nama Turki secara langsung.

Hingga saat ini, otoritas di Ankara belum memberikan tanggapan resmi terhadap komentar Aliyev. Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 23 September lampau sempat menyinggung bahwa wanita Muslim di beragam bagian bumi menghadapi diskriminasi nan semakin meningkat. (Al Jazeera/I-2)