Larangan Hijab di Azerbaijan Picu Kecaman Luas di Turki

Ilustrasi.(Magnific)

KEBIJAKAN Azerbaijan nan membatasi penggunaan hijab di lingkungan sekolah memicu gelombang kecaman di negara tetangga, Turki. Pemandangan siswi-siswi nan dilarang masuk ke ruang kelas di Azerbaijan membangkitkan kembali kenangan pahit masyarakat Turki terhadap sejarah pelarangan hijab di negara mereka sendiri.

Banyak pengguna media sosial di Turki membagikan pengalaman diskriminasi nan mereka alami selama dasawarsa pembatasan hijab di universitas dan lembaga publik Turki, terutama pascaintervensi militer 28 Februari 1997 nan dikenal sebagai kudeta postmodern. Saat itu, ribuan wanita menghadapi halangan dalam pendidikan dan pekerjaan lantaran busana keagamaan mereka.

"Apa nan dialami publik Turki beberapa dasawarsa lampau sekarang dipaksakan kepada rakyat Azerbaijan," ujar salah satu komentator dalam video nan viral di Instagram.

Regulasi Seragam dan Penangkapan Demonstran

Ketegangan itu bermula pada 21 September 2026, saat Azerbaijan mengubah izin seragam sekolah nan melarang busana nan dianggap tidak sesuai dengan seragam resmi dan prinsip sekuler pendidikan. Meski patokan tersebut tidak secara definitif menyebut kata hijab, implementasinya di lapangan menunjukkan siswi berhijab dilarang masuk kelas, sementara sejumlah pembimbing dilaporkan diminta melepas hijab alias terancam kehilangan pekerjaan.

Aksi protes pun menyebar di Azerbaijan. Pada 12 Oktober 2026, otoritas Azerbaijan mengumumkan bahwa 37 orang ditahan mengenai demonstrasi dan kejadian nan menyertai penegakan patokan baru tersebut.

Pejabat Azerbaijan memihak kebijakan ini sebagai langkah perlu untuk menjaga pendidikan sekuler dan identitas budaya negara. Argumennya, hijab mewakili pengaruh kepercayaan asing daripada tradisi budaya Azerbaijan.

Memori Kelam Turki dan Solidaritas

Bagi masyarakat Turki, situasi di Azerbaijan sangat personal. Jurnalis Turki, Hatice Orhan, menyatakan bahwa nan terjadi saat ini mengingatkan pada masa lampau Turki saat wanita berhijab tidak bisa berguru alias menjalankan pekerjaan mereka.

"Bagaimana mungkin di tahun 2026, di negara Muslim, seorang siswa dihalangi untuk menjalankan tanggungjawab agamanya?" tanya konten pembuat Turki, Gulben Tankus. Solidaritas ini apalagi meluas hingga tindakan nyata di depan konsulat Azerbaijan di Istanbul awal bulan ini.

Ketegangan Diplomatik Satu Bangsa, Dua Negara

Kontroversi ini turut menguji hubungan diplomatik kedua sekutu dekat nan sering menjuluki hubungan mereka sebagai satu bangsa, dua negara. Penasihat kepresidenan Turki, Oktay Saral, berbareng para personil parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) nan berkuasa, melontarkan kritik tajam terhadap pembatasan tersebut.

Menanggapi perihal itu, Partai Azerbaijan Baru nan berkuasa mengeluarkan pernyataan keras pada 13 Oktober 2026. Mereka menuduh tokoh politik Turki mencampuri urusan dalam negeri Azerbaijan dan mengabaikan komitmen konstitusional negara tersebut terhadap sekularisme.

Pihak Azerbaijan menegaskan bahwa kebijakan pendidikan mereka didasarkan pada kesetaraan dan supremasi hukum serta menolak dugaan bahwa hubungan dekat kedua negara memberi kewenangan kepada Ankara untuk memengaruhi kebijakan domestik Baku. (Middle East Eye/I-2)