Laporan Bank Dunia: Setengah Subsidi BBM Dinikmati 20% Orang Terkaya RI

Jakarta -

Bank Dunia (World Bank) menyoroti kelemahan dari penargetan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia nan tidak tepat sasaran. Kondisi diperparah ketika terjadi lonjakan nilai minyak dunia sehingga menggerus ruang fiskal dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Catatan itu tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects jenis Juni 2026. Bank Dunia mengungkap 20% rumah tangga terkaya justru menerima separuh dari total subsidi BBM.

"Lonjakan nilai minyak dunia mengungkap beban fiskal dan kelemahan dari penargetan subsidi BBM, di mana 20% rumah tangga terkaya justru menerima separuh dari total subsidi BBM," tulis laporan tersebut, dikutip Jumat (12/6/2026).

Bank Dunia mencatat pengeluaran untuk subsidi daya di Tanah Air menjadi komponen shopping publik nan signifikan dan bergejolak, ialah mencapai 1,6% dari produk domestik bruto (PDB). Akibatnya, sistem subsidi nan melangkah saat ini menyedot sumber daya fiskal.

Guna mengatasi persoalan itu, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk menjalankan tiga paket reformasi subsidi BBM. Pertama, mencakup penyesuaian nilai secara berjenjang guna mempersempit jarak antara nilai subsidi dan nilai pasar.

Kedua, pemberian support langsung tunai nan ditargetkan untuk 40% rumah tangga paling miskin guna mengimbangi akibat nan ditimbulkan. Menurut Bank Dunia, jumlah nominal support nan diberikan setiap bulan tidak bakal menimbulkan beban fiskal terlalu besar, ialah hanya 10% dari total penghematan BBM.

Ketiga, realokasi penghematan subsidi BBM untuk aktivitas perlindungan sosial, investasi publik dan memberikan support mata pencaharian bagi golongan nan terdampak.

Simulasi Bank Dunia menunjukkan bahwa pendekatan itu secara berjenjang selama dua tahun ke depan dapat menghasilkan penghematan fiskal setara 1,3% dari PDB. Ruang fiskal itu diproyeksikan bakal naik hingga mencapai 2,1% dari PDB setelah kebijakan penyesuaian nilai diterapkan secara penuh.

"Implementasi sama pentingnya dengan kreasi penerapan berurutan secara bertahap, komunikasi publik nan jelas, kesiapan sistem penyelenggaraan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) dan kalkulasi nan transparan gimana penghematan subsidi BBM bakal diinvestasikan kembali," tulis Bank Dunia.

(aid/fdl)