Kuwait Ingatkan Kembali Relevansi Gerakan Non-Blok yang Digaungkan di Bandung pada 1955

Negara-negara nan menyepakati aktivitas non-blok di KAA, Bandung, 1955.((dok.DW))

DUTA Besar Kuwait untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Khalid Jassim Al-Yassin mengatakan bahwa semangat Gerakan Non-Blok (GNB) atau Non-Aligned Movement (NAM) tetap relevan untuk diimplementasikan di tengah gejolak geopolitik nan terjadi saat ini.

Ia menuturkan negara-negara di bumi saat ini memerlukan penguatan kerja sama dan multilateralisme, seperti nan digambarkan dalam Semangat Bandung (Bandung Spirit) nan lahir dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat, pada 1955.

“Saya percaya kita tidak memerlukan polarisasi dalam hubungan internasional saat ini. Kita perlu mendorong lebih banyak kerja sama, bukan membentuk aliansi nan menciptakan halangan bagi satu sama lain,” ucap Khalid Jassim Al-Yassin di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa (7/7).

Ia menyatakan bahwa Kuwait telah bertahun-tahun menerapkan nilai-nilai non-blok tersebut. Negara nan terletak di pesisir Teluk Persia tersebut mempunyai hubungan nan kuat dengan Amerika Serikat (AS) setelah Negeri Paman Sam berkedudukan besar dalam Pembebasan Kuwait (Liberation of Kuwait) pada 1991.

Namun dia menyampaikan bahwa negara mitra jual beli utama Kuwait dalam 10 tahun terakhir adalah Tiongkok. Selain itu, Kuwait juga menjadi negara pertama di area Teluk Persia nan menjalin kerja sama dengan Uni Soviet pada awal 1970-an.

“Kami tidak mau menjadi musuh siapapun, lantaran konsentrasi kami adalah gimana kami bisa bekerja sama dan kami mencoba untuk mengedepankan persamaan dan nilai-nilai bersama, bukan hal-hal nan dapat membedakan kami dari pihak lain,” tutur Khalid.

Ia menyatakan GNB menjadi salah satu prinsip utama dalam kebijakan luar negeri Kuwait. Pihaknya tidak mau menciptakan kubu dan beraliansi dengan pihak tertentu untuk melawan pihak lainnya.

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kuwait juga selalu menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mematuhi segala norma internasional nan berlaku. “Prinsip utama lainnya (dari kebijakan luar negeri Kuwait) adalah tidak mengintervensi urusan negara lain. Kami tidak bakal mendikte gimana suatu pemerintah semestinya menjalankan negara mereka sendiri,” kata Khalid. (Ant/P-3)