KSP Diminta Investigasi ke Lapangan untuk Memastikan Program Pemerintah Berjalan

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo(dok.istimewa)

ANGGOTA Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mendorong Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memperkuat kegunaan pengawasan dan verifikasi lapangan terhadap penyelenggaraan beragam program prioritas pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI berbareng Kepala Staf Presiden dan jejeran KSP, Rabu (3/6).

Menurut Yanuar, Presiden telah mempunyai visi nan jelas dan berulang kali memberikan pengarahan serta petunjuk nan tegas kepada para menteri dan lembaga pemerintah. Namun, tantangan terbesar sering kali muncul pada tahap penerapan di lapangan nan tidak selalu melangkah sesuai dengan tujuan nan telah ditetapkan.

"Kepala Staf Presiden mempunyai posisi nan sangat strategis sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk memandang langsung realitas di lapangan. Karena itu, KSP tidak boleh hanya menerima laporan administratif dari kementerian dan lembaga, tetapi kudu melakukan investigasi dan verifikasi secara langsung terhadap penyelenggaraan program-program pemerintah," ujar Yanuar.

Ia mengingatkan bahwa Presiden memerlukan info nan objektif dan aktual dalam mengambil keputusan. Karena itu, budaya laporan nan hanya menonjolkan keberhasilan tanpa mengungkap persoalan riil kudu dihindari.

"Jangan sampai Presiden hanya disuguhi laporan nan sifatnya 'asal bapak senang'. Presiden memerlukan info nan jujur dan apa adanya. Loyalitas kepada Presiden bukan dengan menyampaikan berita nan menyenangkan, tetapi dengan menghadirkan kebenaran nan sebenarnya agar kebijakan dapat diperbaiki dan disempurnakan," tegasnya.

Yanuar mencontohkan Program Tiga Juta Rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kopdes Merah Putih, nan menjadi  program prioritas pemerintah. Menurutnya, pendapat program tersebut sangat baik dan dibutuhkan masyarakat. Namun beragam hambatan penerapan dan realisasi nan tetap terjadi kudu disampaikan secara terbuka kepada Presiden agar segera mendapatkan solusi.

"Kita semua mendukung program-program nan berpihak kepada rakyat. Tetapi jangan hanya memandang nomor sasaran dan laporan capaian. Harus dipastikan apakah program tersebut betul-betul berjalan, apakah masyarakat bisa mengaksesnya, apakah halangan di lapangan sudah teratasi, dan apakah manfaatnya betul-betul dirasakan rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Anggota DPR Dapil Jaten 8 (Cilacap-Banyumas) meminta KSP untuk memperkuat kegunaan monitoring dan pertimbangan terhadap program-program strategis nasional dengan lebih banyak turun ke daerah, berbincang dengan masyarakat, serta menguji langsung kesesuaian antara laporan nan diterima pemerintah pusat dengan kondisi nan sebenarnya terjadi di lapangan.

"Presiden telah memberikan arah nan jelas. Tugas kita berbareng adalah memastikan pelaksanaannya juga melangkah dengan benar. Karena itu saya berambisi KSP menjadi instrumen krusial nan membantu Presiden mendapatkan gambaran nan utuh, objektif, dan berbasis kebenaran mengenai penyelenggaraan program-program pemerintah di seluruh Indonesia," pungkas Yanuar. (Cah/P-3)