Kritik Impor 105 Ribu Pick Up India

Rencana impor 105 ribu kendaraan niaga pick-up secara utuh (CBU) dari India mencerminkan persoalan kepemimpinan ekonomi. (Foto: okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Rencana impor 105 ribu kendaraan niaga pick-up secara utuh (CBU) dari India mencerminkan persoalan kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi nan tidak sinkron lantaran bakal melemahkan arah kebijakan industri nasional. Di tengah penerapan kebijakan  industrialisasi dan, kebijakan jalan pintas  ini  berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi nan terselubung. Jika terus dilakukan, maka ini menjadi kebijakan instan jangka pendek terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional.

Kebijakan ini menimbulkan masalah makroekonomi, lantaran impor masif ini menekan neraca perdagangan dan sekaligus bakal membikin neraca pembayaran tertekan terus negatif. Indonesia sudah mengekspor otomotif ke manca negara dalam jumlah  besar, lebih separuh juta unit (518 ribu unit). Kebijakan ini melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia. Negara nan tengah berupaya memperkuat posisi sebagai pedoman produksi otomotif regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri.

Kebijakan ini menjadi preseden bahwa industri domestik dapat dengan mudah  dikorbankan demi solusi cepat, nan pada akhirnya melemahkan fondasi transformasi ekonomi Indonesia. Industri otomotif Indonesia selama dua dasawarsa terakhir telah berkembang menjadi pedoman produksi regional dan eksportir global. Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing industri nan telah dibangun dengan investasi besar.

Ini jelas merupakan kebijakan nan salah dan sekaligus gambaran inkonsistensi dari strategi industrialisasi pemerintah. Negara secara simultan mendorong TKDN, investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok, tetapi melemahkannuya, membuka pintu impor massal kendaraan nan masif. Inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi penanammodal dalam dan luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang.

Pemerintah absolut kudu membatalkannya.  Harus ada arah kbijakan nan konsisten dan strategis dengan menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah. Dana publik, dan pajak kudu digunakan untuk memperkuat industri nasional. Pemerintah mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan membikin kebijakan industri nan konsisten dengan agenda hilirisasi

Didik J Rachbini
Rektor Universitas Paramadina
 

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan buletin ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.