Kredit Mengendap Tembus Rp 2.527 Triliun, Ini Penyebabnya

Jakarta -

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mencatat jumlah undisbursed loan alias angsuran nan belum dicairkan pengguna sebesar Rp 2.527 triliun hingga Maret 2026. Angka tersebut tumbuh 7,35% (year-on-year/yoy).

Wakil Ketua Umum Perbanas Nixon LP Napitupulu mengatakan perbankan secara umum telah berbincang dengan masing-masing pengguna mengenai angsuran nan disetujui. Namun, dia menyebut ada beberapa pengguna nan menunda pencairan angsuran tersebut.

"Nah, memang ini ada beberapa perihal nan kita bicarakan dengan masing-masing nasabah, banyak komitmen nan sudah dibuka tapi belum dicairkan. Memang kita lihat ada beberapa nan memang belum butuh, ada juga memang nan tetap menunda," ungkap Nixon dalam RDPU P2SK berbareng Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) itu merinci, undisbursed loan juga tumbuh pada bank kategori KBMI 3 sebesar 12,50% dan KBMI 4 sebesar 12,24%. Angka tersebut juga tetap berada di atas rata-rata industri perbankan.

"Kalau kita lihat KBMI 3 dan 4 sebenarnya di atas industri, nan mengalami penurunan justru terjadi paling banyak adalah di KBMI 1 dan 2, di mana dia cukup tinggi," ujar Nixon nan Juga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Dalam kesempatan nan sama, Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Putrama Wahju Setyawan mengakui rasio angsuran perbankan nasional terhadap PDB Indonesia tetap lebih rendah dari sejumlah negara di ASEAN.

Menurutnya rasio angsuran perbankan terhadap PDB Indonesia tetap di kisaran 32%. Putrama mengatakan nomor tersebut berada jauh di bawah Malaysia, Singapura, hingga Vietnam.

"Fakta lain menunjukkan bahwa rasio angsuran terhadap PDB Indonesia tetap relatif rendah jika kita bandingkan dengan jumlah negara ASEAN lainnya. Indonesia berada di kisaran sekitar 32%, jauh di bawah negara seperti Thailand, kemudian Malaysia, Singapura, maupun Vietnam," terang Putrama nan juga Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Hal ini mencerminkan ruang pertumbuhan angsuran perbankan nasional nan cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Putrama juga menegaskan, konsolidasi perbankan nasional ke depan kudu memperkuat industri nan lebih resilien.

"Dalam konteks ini konsolidasi bukan semata-mata adalah pengurangan jumlah bank, melainkan penguatan kapabilitas industri dengan tujuan adalah membentuk sebuah lembaga nan mempunyai skala upaya nan lebih kuat, lebih efisien, resilien, serta mempunyai daya saing regional maupun global," tutur Putrama.

(ahi/hns)