KPR 40 Tahun Disetujui Komite Tapera, Bunga untuk Rumah Subsidi Tetap 5 Persen

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyetujui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun. Sebelumnya, tenor KPR maksimal hingga 30 tahun.

Pria nan berkawan disapa Ara tersebut juga membeberkan keputusan ini sesuai dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto. “Komite menyetujui untuk 40 tahun (KPR) bisa dijalankan ya sesuai pengarahan Presiden,” kata Ara usai Rapat Tapera di Kantor Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6).

Lebih lanjut Ara menjelaskan, kembang untuk rumah subsidi tapak tetap pada level 5 persen dan kembang KPR subsidi rumah susun (rusun) sebesar 6 persen.

“Bunganya tetap 5 persen ya nan tapak, kedua adalah tenornya 40 tahun nan ketiga, rusun 6 persen ya, buat rusun 6 persen ya, rusun subsidi,” jelas Ara.

Realisasi Penyaluran FLPP per Juni 2026 Capai 81.600 Unit

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, juga membeberkan realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Juni 2026 telah mencapai 81.600 unit rumah alias sekitar 23,22 persen dari kuota nan disediakan tahun ini.

“Realisasi hingga hari ini sudah di 81.600 ya, sekitar 23,22 persen. Kemudian sudah akad, itu diangkat 21.000 lebih. Sehingga jika digabungkan antara nan sudah cair FLPP-nya dengan janji dan tinggal ngajukan pencairan ke kami, 21.000 itu dari 103.000,” katanya.

Meski nomor tersebut tetap lebih rendah dibandingkan periode nan sama tahun lampau nan mencapai sekitar 112.000 unit, Heru menilai selisih sekitar 9.000 unit itu tidak terlalu signifikan dan tetap dalam jalur nan positif.

Heru menjelaskan, perbedaan capaian antara tahun ini dan tahun lampau tidak sepenuhnya mencerminkan perlambatan penyaluran. Menurut dia, realisasi FLPP pada 2025 terdorong oleh adanya carry over dari tahun sebelumnya.

Dia menuturkan, pada 2024 kuota FLPP hanya sebanyak 200.000 unit. Sementara jumlah masyarakat nan telah melakukan proses awal angsuran melampaui kuota tersebut, sehingga terdapat sekitar 14.000 unit nan pencairannya baru dibebankan pada 2025.

“Kalau 2026 sudah natural, kuotanya 350.000 nggak ada pembatasan kuota. Dan jika tahun-tahun sebelumnya sampai tanggal 9 Desember, tahun ini saya buka sampai tanggal 31 Desember. Sehingga betul-betul habis, 2026, ya mulai dari nol lagi. Kalau apple-to-apple seperti itu, sebenarnya tahun ini tetap lebih optimis,” jelasnya.

Heru juga membeberkan pada tahun ini BP Tapera menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 40.000 unit rusun subsidi sepanjang 2026. Skema nan diambil adalah skema inden alias pemesanan sebelum dilakukan pembangunan.

“Bagian dari targetnya BP Tapera sekitar 40.000 tahun ini, melalui skema rusun inden. Ini tetap proses inden, kemudian MBR bisa mulai booking dan melakukan perjanjian jual-beli. Kita harapkan itu bisa segera realisasi,” jelasnya.

Nantinya, ketika progres pembangunan telah mencapai 20 persen, developer alias entitas nan ditunjuk pemerintah sudah dapat mulai memasarkan unit kepada masyarakat.

BP Tapera juga mengusulkan skema nan dapat meringankan beban masyarakat selama masa pembangunan berlangsung. Heru menilai calon pembeli rusun inden berpotensi menghadapi beban dobel lantaran tetap kudu bayar biaya sewa tempat tinggal sembari mencicil unit nan belum selesai dibangun.

“Nanti dari skema alias peminatan tadi kita usulkan. Supaya Ketika masyarakat sudah mulai mengangsur perjanjian jual-beli, dia tidak double tanggungan. (Misal) nia tetap kudu ngontrak, ya sementara dia kudu ngangsur, lantaran rusunnya belum jadi. Nah, itu nan kita usulkan dari kepeminatan,” terangnya.