KPK: Reshuffle Kepala BNPB Bentuk Dukungan Presiden Usut Kasus Dana Bencana

Jakarta -

KPK memberikan pandangan mengenai adanya pergantian pucuk ketua di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK menilai perihal tersebut sebagai corak support Presiden terhadap pengusutan kasus dugaan korupsi biaya siap pakai (DSP) di BNPB.

"Untuk tadi menyikapi alias menanggapi alias merespon lah, tadi ada aktivitas rotasi kepemimpinan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana oleh Bapak Presiden. Nah tentunya kami KPK itu memaknai bahwa Bapak Presiden mendukung langkah-langkah alias upaya-upaya pemberantasan korupsi nan dilakukan oleh KPK," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat bertemu pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Taufik mengatakan, pihaknya pun bakal melakukan pengungkapan kasus ini secar serius lantaran adanya corak support dari Presiden tersebut. Terlebih, dia menekankan bahaa pengusutan ini dilakukan murni atas dasar penegakkan hukum.

"Nah untuk itu, KPK tentunya juga bakal sungguh-sungguh bakal melakukan proses penegakan norma berasas kecukupan bukti, bukan mengada-ada alias bukan menarget," ujar Taufik.

"Tadi saya state di awal, saya declare di awal, bahwa ini murni aktivitas penegakan norma atas pengaduan masyarakat. Nah sehingga kami mengartikan Bapak Presiden tetap mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi dan tentunya kita bakal sambut bahwa kita bakal lakukan proses penegakan norma nan optimal, artinya ahli dan tentunya aset recovery nan menjadi outcome kita ke depan mengenai peristiwa tindak pidana nan terjadi," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kristomei menggantikan Letjen Suharyanto.

Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10). Kristomei sebelumnya menjabat Pangdam Radin Inten Lampung. Dia juga pernah menjabat Kapuspen TNI.

(kuf/azh)