KPK Buru Wamen Imigrasi Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakarta Barat

Wakil Menteri Imipas Silmy Karim saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/2/2026).(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, masuk dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) mengenai dugaan kasus korupsi di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Hingga saat ini, tim penindakan lembaga antirasuah tersebut tetap melakukan pencarian terhadap Silmy.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa keterlibatan Silmy merupakan pengembangan dari operasi senyap nan sebelumnya telah menjerat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

“Benar, tetap dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (3/6).

Budi menegaskan bahwa saat ini tim interogator tetap bergerak di lapangan untuk menemukan keberadaan Silmy Karim. KPK mengimbau agar mantan Direktur Utama Krakatau Steel tersebut bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri untuk menjalani proses hukum.

“Tim tetap terus melakukan pencarian. KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif dalam proses norma nan sedang berjalan,” tegas Budi.

Rentetan Operasi di Tiga Wilayah

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah membenarkan adanya giat penindakan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Operasi ini dilakukan secara simultan di tiga wilayah berbeda, ialah Jakarta Barat, Jawa Barat, dan Bali.

Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK telah mengamankan belasan orang, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. Selain mengamankan para terduga pelaku, interogator juga menyita sejumlah aset dan peralatan bukti nan diduga berangkaian dengan tindak pidana korupsi tersebut.

“Dalam progresnya, ada belasan orang nan diamankan dalam rangkaian aktivitas peristiwa tertangkap tangan kali ini. Barang bukti nan diamankan mulai dari kendaraan hingga duit tunai dan logam mulia,” pungkas Budi.

KPK tetap melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak nan telah diamankan guna menentukan status norma mereka dalam waktu 1x24 jam. (Dev/I-1)