KPK Belum Pastikan Lokasi Bencana Terkait Kasus Korupsi Dana Siap Pakai BNPB

Kantor BNPB setelah terkena OTT KPK.(Dok. Metro Tv)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum dapat memastikan apakah dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berangkaian dengan penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalimantan alias musibah spesifik lainnya di Indonesia.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa saat ini tim interogator tetap konsentrasi pada pendalaman teknis aliran dana, bukan pada letak geografis musibah tersebut terjadi.

"Kami belum sampai teknis letak (bencana) di mana," ujar Setyo Budiyanto di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Fokus pada Aliran Uang Vendor

Setyo mengungkapkan bahwa konsentrasi utama investigasi saat ini adalah menelusuri proses pembayaran nan dilakukan BNPB kepada para penyedia jasa alias vendor. Prosedur penunjukan langsung dalam pengadaan peralatan dan jasa menjadi poin krusial nan sedang didalami.

"Hal nan kami dalami hanya proses daripada aliran duit pembayaran-pembayaran nan dilakukan oleh pihak badan itu kepada para penyedia jasa alias vendor nan dilakukan secara penunjukan langsung," jelasnya.

Kendati demikian, Setyo memastikan bahwa perincian mengenai jenis kegiatan, letak bencana, hingga nilai total kerugian negara bakal terungkap seiring berjalannya proses penyidikan.

Perkembangan Tersangka OTT BNPB

Kasus ini bermulai dari OTT KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, tim lembaga antirasuah mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian. Namun, dalam perkembangan status hukumnya, Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Pada 14 Oktober 2026, KPK resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan dan jasa nan berasal dari biaya siap pakai penanganan bencana. Kelima tersangka tersebut adalah:

• Bima Setiawan: Tenaga Ahli Kepala BNPB (adik dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto).
• Gabriel Purwaka Sigit: Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
• Richard Erlangga: Tenaga Ahli Kepala BNPB.
• Syifa Nrika Ghifarin: Pihak swasta/vendor.
• Gery Prasetiawan: Pihak swasta/vendor.

KPK menegaskan bakal terus mengembangkan kasus ini untuk memandang kemungkinan keterlibatan pihak lain serta memastikan transparansi penggunaan biaya darurat musibah di masa mendatang. (Ant/H-3)