KPID dan DPRD Jabar Edukasi Dini Anak dari Dampak Negatif Konten Internet

Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet menyampaikan bahwa konten internet untuk anak, saat aktivitas Road to Harsiarda di Kabupaten Sumedang.(ISTIMEWA)

KOLABORASI dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat berbareng Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat untuk membentengi generasi muda dari akibat negatif konten internet.

Salah satu kegiatannnya dilakukan di SDN Jatihurip, Kabupaten Sumedang, Kamis (18/6). Para siswa dan orangtua mereka diajak menyelami pentingnya pemanfaatan media penyiaran dan internet sehat.

Upaya itu dilaksanakan melalui metode cerita edukatif alias storytelling nan bertemakan Perlindungan Anak dan Perempuan.

Kondisi anak-anak saat ini tidak sedang baik-baik saja. Seperti diungkapkan Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet anak-anak sedang menghadapi ancaman besar, ialah pengaruh buruk.

"Tidak hanya berasal dari program televisi alias radio konvensional, melainkan dari derasnya arus info di media berbasis internet. Realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak orangtua nan memberikan gawai (HP) kepada anak secara bebas tanpa diimbangi dengan keahlian kontrol alias pengawasan nan memadai terhadap konten nan diakses," ungkapnya.

Tidak hanya pada program televisi dan radio, tapi ancaman hari ini nan menakut-nakuti adalah media berbasis internet. Orangtua memberikan HP, dan mereka tidak bisa mengontrol apa nan diakses anak.

Di sisi lain, berasas riset nan dilakukan oleh KPID Jawa Barat, kebebasan akses internet pada usia awal tanpa filter terbukti dapat merusak proses berpikir dan perkembangan kognisi anak, nan kemudian berimplikasi langsung pada aspek afektif dan konatif mereka.

“Dampak psikologis ini termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak menjadi lebih rentan mengalami tantrum, kerap berbicara kasar, hingga memicu perilaku nan berani melawan orangtua sendiri,”jelas Adiyana.

Dia menegaskan, metode storytelling sengaja dipilih sebagai pendekatan utama lantaran dinilai jauh lebih efektif untuk menyentuh psikologis anak-anak dibandingkan dengan metode pidato umum nan condong kaku dan membosankan. Model sosialisasi interaktif ini diklaim sebagai satu-satunya penemuan di Indonesia nan diinisiasi oleh KPID Jawa Barat untuk menyederhanakan pesan-pesan berat seputar perlindungan anak agar dapat dicerna dengan mudah oleh anak maupun orangtua.

"Kami mau sesuatu nan baru, tidak mungkin masuk ke anak-anak dengan pidato nan serius. Ini metode satu-satunya di Indonesia nan kemudian dilakukan oleh KPID di Jawa Barat dengan metode storytelling sehingga apa nan kami sampaikan itu bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak dan orang tua," tegasnya.

Seluruh komponen masyarakat

Kondisi anak-anak ini juga disadari personil Komisi III DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari. Dia menyambut baik sekaligus mengapresiasi kepekaan KPID Jabar dalam menginisiasi aktivitas ini secara bersama-sama dengan pihak sekolah dan komite.

Politisi Perempuan dari Fraksi PDIP Perjuangan ini mengakui bahwa kejadian ketergantungan gawai pada anak merupakan keprihatinan berbareng nan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah secara parsial tanpa adanya sinergi dari seluruh komponen masyarakat.

"Saya berterima kasih ya lantaran jika hanya pemerintah tanpa ada kepedulian dari KPID, dari orangtua, dari sekolah, kita secara bersama-sama, masalah ini bakal terus terjadi. Tadi nan disampaikan oleh Ketua KPID jadi keprihatinan kita bersama," ungkap Ineu.

Ketika disinggung soal payung norma konkret, Ineu menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat sebenarnya telah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kendati demikian, pesatnya kemajuan teknologi digital menuntut adanya dorongan izin nan lebih spesifik nan berfokus pada langkah pencegahan awal terhadap ancaman siber dan radikalisme konten bagi anak-anak usia sekolah dasar.

Selama ini, DPRD Jawa Barat berbareng Pemerintah Daerah telah menggulirkan program pendidikan kerakyatan di tingkat SMA untuk mengantisipasi pergaulan negatif remaja. Namun kehadiran program di SDN Jatihurip ini menjadi momentum strategis untuk memulai perlindungan sejak awal dari tingkat SD dan SMP.

Upaya perlindungan sejak usia awal ini dipandang sebagai pilar utama dalam menjaga jati diri dan membentuk karakter anak nan handal dalam menyongsong bingkisan demografi.

"Kalau di DPRD Provinsi dengan Pemda Provinsi kami sudah mempunyai program pendidikan demokrasi, tapi kan di tingkat SMA. Kalau ini kan dari SD, SMP nan bisa juga mencegah secara dini, menjaga anak-anak dan terus menciptakan anak-anak nan berkarakter," tutur legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Oleh lantaran itu, Ineu mengingatkan akibat fatal nan kudu ditanggung bangsa ini andaikan pemerintah dan masyarakat abai serta tidak peka terhadap kejadian polusi digital nan mengintai anak-anak. Jika pengawasan ini runtuh, maka cita-cita besar pemerintah untuk melahirkan generasi emas Indonesia 2045 dan misi Gubernur dalam membangun sumber daya manusia berbudi pekerti melalui filosofi Panca Waluya bakal susah tercapai.

"Salah satu kunci keberhasilan kan kudu ada kepedulian semua, baik pemerintah, masyarakat, family dan sebagainya. Kalau abai, ya kami cemas apa nan diharapkan cita-cita pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 bakal tidak mudah untuk dicapai. Dan untuk mencapai itu kudu dari awal melakukan itu dan dari semua sektor dilakukan secara gotong-royong bersama-sama," pungkas Ineu.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Jatihurip, Yati Sumiati mengaku sangat berterima kasih bisa mendapatkan edukasi langsung dari KPID dan DPRD Jawa Barat tentang bahayanya konten negatif untuk anak anak.

Menurutnya edukasi seperti ini sangat berfaedah untuk guru, siswa dan orang tua, agar senantiasa bisa menjaga anak anaknya dari ancaman konten nan bisa merusak kognisi mereka.

Iapun mengaku edukasi mendalam dengan bebatan cerita nan menarik dan diminati anak anak serta dilakukan oleh para mahir di bidangnya ini, baru kali pertama dirasakannya di sekolah. Diharapkan aktivitas seperti ini bisa terus dilakukan secara massif mengingat banyaknya faedah dan pentingnya edukasi tersebut untuk, guru, siswa dan orangtua.