KPAI Soroti Kasus 27 Pelaku di Sampang, Tekankan Pentingnya Pendampingan Digital

KPAI menilai kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sampang oleh 27 pelaku sebagai cermin krisis pengasuhan.(Dok. Universitas Airlangga)

WAKIL Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menilai dugaan kekerasan seksual terhadap anak wanita berumur 15 tahun di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, sebagai cermin krisis pengasuhan nasional. Kasus nan diduga melibatkan 27 pelaku ini menunjukkan tantangan pengasuhan nan semakin kompleks di tengah gempuran bumi digital.

"Banyaknya anak nan berhadapan dengan norma memperlihatkan bahwa tantangan pengasuhan di Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan pengalaman masa lampau semata. Anak-anak hari ini tumbuh dalam lingkungan digital nan sangat berbeda dengan generasi orang tuanya," ujar Jasra saat dihubungi, Sabtu (11/7).

Jasra menekankan pentingnya kehadiran orang tua dalam mendampingi anak serta menanamkan nilai-nilai nan betul di rumah. Menurutnya, ruang privat family sekarang telah ditembus oleh pengaruh konten digital, figur publik, dan organisasi daring nan diterima anak setiap hari.

Oleh lantaran itu, KPAI menegaskan bahwa pengasuhan bukan lagi sekadar urusan privat keluarga. Negara, sekolah, tokoh agama, masyarakat, hingga platform digital mempunyai tanggung jawab kolektif untuk menciptakan lingkungan nan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Terkait regulasi, Jasra beranggapan bahwa meskipun Indonesia mempunyai perangkat norma nan tegas, ancaman pidana berat belum bisa memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak. Penegakan norma dinilai tidak bisa berdiri sendiri tanpa upaya membongkar akar persoalan rape culture.

"Rentetan peristiwa nan terus muncul menunjukkan bahwa persoalan ini telah menjadi krisis nasional nan memerlukan langkah luar biasa," tegas Jasra. Ia menyebut kasus kekerasan seksual terhadap anak sekarang bukan lagi sekadar kejadian gunung es.

KPAI membujuk seluruh komponen bangsa menjadikan kasus di Sampang sebagai momentum untuk memperkuat pendidikan karakter, literasi digital, dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Keberanian untuk mengoreksi praktik sosial nan merendahkan martabat wanita dan anak menjadi kunci utama.

"Melindungi anak Indonesia adalah tanggung jawab berbareng seluruh bangsa. Setiap anak berkuasa tumbuh dalam lingkungan nan aman, bermartabat, dan bebas dari segala corak kekerasan seksual," pungkasnya. (Z-10)