KP2MI Gandeng Pemprov Kepri, Kerja Sama Perlindungan-Penempatan PMI

Jakarta -

Pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem migrasi nan aman, profesional, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satunya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan lima mitra strategis di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Adapun Lima mitra strategis tersebut meliputi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau, Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, Politeknik Negeri Batam, dan Batam Tourism Polytechnic (Politeknik Pariwisata Batam).

Dalam sambutannya, Menteri P2MI, Mukhtarudin menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, BP2MI telah ditransformasikan menjadi KP2MI. Perubahan dari badan operator menjadi kementerian dengan kegunaan dobel ialah operator sekaligus regulator ini diatur dalam Perpres Nomor 139 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 90 Tahun 2019.

"Bapak Presiden memberikan pengarahan tegas kepada Kementerian P2MI agar meningkatkan kualitas pelindungan dari sebelum, selama, dan setelah bekerja, serta mengoptimalkan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dari kategori medium-high skill," ujar Mukhtarudin dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Hal itu dia katakan dalam penandatanganan tersebut nan berjalan di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Jl. S.M Amin No.01, Tanjungpinang, Senin (8/6).

Mukhtarudin menegaskan keterlibatan pemerintah wilayah dan lembaga pendidikan merupakan fondasi utama untuk menjawab tantangan bingkisan demografi di Indonesia.

"Di mana melimpahnya usia produktif dalam negeri bertepatan dengan kejadian aging population (penuaan populasi) di beragam negara maju nan memicu defisit tenaga kerja global," imbuh Mukhtarudin.

Berdasarkan info SISKOP2MI periode Januari 2025 hingga 4 Juni 2026, secara nasional pemerintah telah memfasilitasi 424.367 jasa penempatan, dengan lima negara tujuan utama ialah Taiwan, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.

Potensi ini tetap terbuka lebar; info SIP2MI per 5 Juni 2026 mencatat ada 312.797 kesempatan kerja luar negeri, namun baru terserap 24,41% (75.378 posisi), sehingga tetap tersisa 233.401 kesempatan kerja nan menanti untuk diisi.

Bagi Kepri, potensi ini sangat terasa. Pada periode 2025 hingga 4 Juni 2026, jasa penempatan dari wilayah Kepri mencapai 2.479 layanan.

Selanjutnya, perkiraan remitansi rata-rata Rp5 juta per bulan dari tiap pekerja migran diyakini bisa menciptakan multiplier effect nan kuat bagi UMKM dan daya beli masyarakat di wilayah asal.

Namun, Mukhtarudin mengaku di kembali potensi ekonomi tersebut, letak geografis Kepri sebagai wilayah perbatasan menjadikannya titik rawan praktik penempatan non-prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2026, BP3MI Kepri telah melakukan 122 aktivitas pencegahan dan sukses menyelamatkan 479 Calon PMI dari keberangkatan terlarangan di wilayah Tanjungpinang, Karimun, dan sekitarnya.

Guna menghempas sindikat terlarangan sekaligus meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) kesepakatan berbareng nan ditandatangani hari ini berfokus pada dua pilar sinergi utama.

Pilar pertama, kata Mukhtarudin, adalah sinergi dengan Pemerintah Daerah nan mencakup jejeran Pemerintah Provinsi Kepri, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang.

"Kerja sama ini mencakup penyebarluasan info kesempatan kerja, penyelenggaraan pendidikan dan training (diklat), jasa pemeriksaan kesehatan, penempatan dan pelindungan, hingga pertukaran data," imbuh Mukhtarudin.

Melalui kerjasama ini, KP2MI juga mendorong percepatan program Desa Migran Emas di tingkat akar rumput agar desa-desa di Kepulauan Riau dapat bergabung menjadi garda terdepan pelindungan sekaligus pusat kemandirian ekonomi bagi purna Pekerja Migran beserta keluarganya.

Mukhtarudin mengatakan bahwa pilar kedua berfokus pada penguatan pelindungan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi berbareng Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic. Langkah konkret pilar ini diwujudkan lewat pembentukan Migrant Center di kampus vokasi sebagai pusat jasa terpadu, penyelarasan kurikulum serta kompetensi berstandar global, hingga penyelenggaraan riset penempatan kerja luar negeri nan presisi dengan kebutuhan pasar global.

Kehadiran dua politeknik besar di Batam ini secara resmi memperkuat ekosistem vokasi nasional, berasosiasi dengan 21 Perguruan Tinggi dan 1 Lembaga Pelatihan di Indonesia nan telah lebih dulu mengukuhkan komitmen serupa dalam meresmikan Migrant Center.

Langkah penguatan di jenjang pendidikan tinggi vokasi ini selaras dengan pengarahan Presiden dalam Sidang Kabinet 20 Oktober 2025. KP2MI bertindak sebagai leading sector berbareng Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program quick win SMK Go Global.

Melalui program ini, telah dirancang peta jalan (roadmap) penempatan 500.000 tenaga kerja terampil untuk periode 2026 hingga 2029. Mereka dipersiapkan mengisi sektor strategis seperti caregiver, welder, hospitality, nurse, hingga truck driver guna menjadikan Indonesia sebagai Global Talent Supplier.

Mukhtarudin menegaskan bahwa seluruh rangkaian program ini bermuara pada visi besar berjulukan Brain Circulation.

"Kita merancang agar anak-anak bangsa berangkat sebagai talenta dunia nan profesional, menimba ilmu, teknologi, dan etos kerja di negara maju, untuk kemudian kembali ke Tanah Air. Pengalaman dan modal nan mereka bawa pulang kudu bisa ditransformasikan untuk membangun upaya produktif, berinovasi, dan mempercepat pembangunan di daerah," urai Mukhtarudin.

Lebih lanjut, dia pun mengingatkan seluruh pihak agar berkomitmen penuh pasca-penandatanganan ini.

"Sudah menjadi tanggung jawab kita berbareng agar ruang lingkup kerja sama ini tidak sebatas formalitas administratif di atas meja. Ke depan, langkah nyata di lapangan adalah pembuktiannya. Mari bersama-sama kita hadirkan tata kelola dan pelindungan nan terhormat bagi para pejuang ekonomi keluarga," pungkas Mukhtarudin.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyambut baik dan menyatakan komitmen penuhnya untuk menyukseskan program penguatan pelindungan serta penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil nan diinisiasi oleh Kementerian P2MI.

Ansar menegaskan bahwa Pemprov Kepri bakal konsisten bergerak berbareng pemerintah pusat dan lembaga pendidikan demi mencetak tenaga kerja nan sesuai dengan tuntutan pasar global.

"Kami bakal bersama-sama mempersiapkan tenaga terampil. Insyaallah, kami bakal konsisten bersama-sama untuk melakukan perihal ini, sesuai dengan tuntutan lapangan kerja nan ada saat ini," ujar Ansar optimis.

Salah satu langkah konkret nan menjadi sorotan Ansar adalah optimasi potensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kepri. Menurutnya, pemetaan dan penyiapan lulusan SMK nan matang menjadi kunci utama agar wilayah bisa menyuplai tenaga kerja nan kompeten ke beragam negara tujuan strategis.

"Agar lulusan SMK bisa kita pilih dan persiapkan secara matang untuk mengatasi serta mengisi pangsa pasar dunia nan terbuka lebar," bebernya.

Sebagai bentuk kesungguhan dan langkah nyata dari sisi kebijakan daerah, Pemprov Kepri saat ini tengah menyusun skema penganggaran unik untuk tahun depan.

Anggaran ini nantinya bakal dialokasikan untuk memfasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi internasional bagi para lulusan SMK terpilih di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri.

"Kemudian kita juga sedang menyiapkan anggaran untuk tahun depan. Kita bakal menjaring lulusan SMK di semua kabupaten/kota nan kelak kita seleksi untuk mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi. Dalam pelaksanaannya, kita bakal bekerja sama dengan lembaga sertifikasi nan mempunyai kualifikasi dan diakui secara internasional ke depannya," jelas Ansar.

Langkah responsif dari Pemprov Kepri ini diharapkan dapat langsung menyokong program quick win SMK Go Global nan dipimpin oleh KP2MI.

Dengan adanya agunan sertifikasi resmi dan kompetensi nan teruji dari hulu, para lulusan SMK dari wilayah Kepri tidak hanya siap bersaing secara legal dan kondusif di kancah internasional, tetapi juga terhindar dari akibat penempatan non-prosedural.

Sebagai informasi, Acara krusial ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris, Sekda Kepri Misni, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, Danrem 033/Wira Pratama Brigjen TNI Bambang Herqutanto, Dankodaeral IV Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri J. Devy Sudarso, Kabinda Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Konsul Jenderal RI untuk Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto, Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah, serta Wakil Walikota Tanjungpinang Drs. H. Raja Ariza.

Sementara itu, Mukhtarudin didampingi oleh Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol. Dwiyono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Fachri, dan Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) Dwi Setiawan Susanto.

(prf/ega)