Koperasi Desa Merah Putih Jadi Instrumen Strategis Ekonomi Kerakyatan Jatim

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Chusni Mubarok .(Ist)

DI tengah dinamika ekonomi dunia nan penuh ketidakpastian serta naik-turunnya nilai komoditas pangan, Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali menegaskan perannya sebagai penyangga utama stabilitas nasional. 

Langkah strategis nan dijalankan di wilayah ini menjadi bukti nyata penerapan visi Asta Cita nan digagas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kemandirian pangan dan memperkuat ekonomi rakyat melalui pengolahan hasil bumi nan berpusat di desa.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Chusni Mubarok, menegaskan bahwa wilayah ini mempunyai tanggung jawab besar untuk menjadi barometer keberhasilan kebijakan nan ditetapkan pemerintah pusat. 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah di tingkat pusat dan wilayah sekarang berada di fase paling krusial untuk memajukan sektor pertanian dan kelautan agar lebih maju dan berkekuatan saing.

Dalam pandangannya mengenai kebijakan publik, Chusni menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak boleh hanya diukur dari nomor hasil panen di sawah alias hasil tangkapan di laut. 

Tantangan terbesar saat ini adalah gimana menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal, sehingga kesejahteraan nan dihasilkan betul-betul dirasakan langsung oleh para petani dan nelayan.

“Kami tidak menginginkan Jawa Timur sekadar menjadi jalur keluar-masuk bahan mentah. Inti dari kedaulatan pangan itu adalah hilirisasi nan berpihak pada rakyat. Artinya, pengolahan hasil panen kudu bisa dikelola sendiri oleh koperasi desa maupun pelaku UMKM setempat,” tegas Chusni kepada awak media, Minggu (18/5).

Peran Koperasi Desa
Kehadiran dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis nan sangat sejalan dengan arah kebijakan Presiden. Melalui koperasi nan dikelola dengan baik, rantai pasok dan pengedaran nan selama ini terlalu panjang serta merugikan produsen kecil, perlahan dapat dipangkas. 

Menurut Chusni, perihal ini adalah corak penataan ekonomi nan paling setara bagi masyarakat luas. Sebagai ketua komisi nan membidangi urusan ekonomi, Chusni juga meletakkan perhatian besar pada upaya mengantisipasi akibat perubahan iklim. 

Beragam support sarana pertanian seperti pompanisasi hingga mekanisasi nan digulirkan pemerintah pusat kudu disambut dengan kesiapan penuh oleh birokrasi di wilayah agar manfaatnya maksimal.

“Jaminan kesiapan pupuk serta modernisasi perangkat pertanian nan digalakkan Presiden adalah suntikan daya besar bagi perekonomian kita di Jatim. Tugas kami di legislatif adalah memastikan tidak ada halangan dalam penyaluran kebijakan tersebut. Bukti nyatanya, inflasi pangan di Jatim tetap terjaga rendah, ini tandanya kerja sama ini melangkah efektif,” jelasnya.

Lebih jauh, Chusni memaparkan bahwa pola pembangunan ekonomi ke depan kudu berkarakter inklusif dan merata. Berbagai program seperti pembenahan area kampung nelayan hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan koperasi dinilainya sebagai langkah pandai untuk menarik minat generasi muda agar mau berkarya dan membangun sektor produktif di desa.

Menurutnya, pembangunan nan berpusat pada desa adalah langkah terbaik agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menumpuk di wilayah perkotaan saja, melainkan menyebar hingga ke pelosok daerah.

“Jika desa-desa di Jawa Timur kuat secara ekonomi, maka ketahanan ekonomi makro kita bakal jauh lebih handal dan tidak mudah goyah saat menghadapi guncangan dari luar,” ucapnya.

Bagi Chusni, seluruh langkah ini adalah amanah moral untuk memastikan terwujudnya babak baru kebangkitan ekonomi Indonesia. Ia sangat yakin, dengan pengarahan kepemimpinan nasional nan tegas dan penyelenggaraan nan tepat sasaran di daerah, cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, melainkan sesuatu nan pasti bisa diraih.

“Jawa Timur siap menjadi penggerak utamanya. Saat Jatim kuat di sektor pangan dan ekonomi, maka pondasi Indonesia untuk berdiri tegak dan berdikari bakal semakin kokoh dan nyata adanya,” pungkasnya. (P-2)