Konektivitas Maritim Indonesia-Malaysia Diperkuat, Rute Dumai-Malaka Bakal Dibuka

Konektivitas Maritim Indonesia-Malaysia Diperkuat, Rute Dumai-Malaka Bakal Dibuka (Foto: ASDP)

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperluas kesempatan konektivitas maritim antarnegara melalui penjajakan pembukaan lintasan penyeberangan internasional Dumai-Malaka nan menghubungkan Indonesia dan Malaysia. 

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara ASDP dan Parameswara Ferry Terminal di Kantor Pusat ASDP pada Kamis 15 Oktober sebagai landasan awal untuk mengkaji potensi pasar, kesiapan operasional, dan kepantasan pengembangan rute tersebut.

Direktur Operasi dan Transformasi ASDP Rio Lasse menyampaikan bahwa penjajakan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memperluas kesempatan konektivitas penyeberangan internasional melalui pendekatan nan terencana dan berbasis kajian.

"Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal bagi ASDP dan Parameswara Ferry Terminal untuk mengevaluasi potensi lintasan Dumai-Malaka secara menyeluruh. Kami mau memastikan bahwa setiap kesempatan pengembangan konektivitas didukung oleh kajian nan objektif, mulai dari potensi pasar, kesiapan operasional, hingga kepantasan upaya dan kepatuhan terhadap izin nan bertindak di kedua negara,” ujar Rio dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk melakukan kajian upaya secara komprehensif, mencakup potensi permintaan pasar, proyeksi lampau lintas penumpang, aspek teknis dan operasional, kesiapan prasarana pelabuhan, hingga aspek izin dan perizinan lintas negara. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi nan terukur sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kepantasan pengembangan rute Dumai-Malaka.

Melalui MoU tersebut, kedua pihak bakal melakukan pertukaran info dan informasi, studi pasar dan proyeksi permintaan, kajian teknis-operasional jasa penyeberangan, serta pertimbangan kesiapan prasarana pelabuhan di Dumai dan Malaka. Kajian juga mencakup aspek hukum, izin dan perizinan lintas negara, penyusunan pengganti skema kerja sama dan model bisnis, serta kajian kepantasan finansial, termasuk kebutuhan investasi, biaya operasional, proyeksi pendapatan, dan parameter kepantasan usaha.

“Kolaborasi ini membuka ruang bagi kedua pihak untuk menyatukan pengalaman dan kapabilitas dalam mengidentifikasi kesempatan sekaligus tantangan pengembangan rute. Kami berambisi kajian nan dihasilkan dapat memberikan gambaran nan utuh mengenai kepantasan lintasan, sehingga keputusan untuk melangkah ke tahap selanjutnya dapat didasarkan pada kesiapan dan faedah nan jelas bagi para pihak maupun masyarakat,” tambah Rio.