Komisi X DPR Soroti Carut Marut PCMB 2026 Jabar: Jadi Evaluasi Penyelenggara

Jakarta -

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti beragam keluhan masyarakat nan muncul dalam penyelenggaraan Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 di Jawa Barat akibat hambatan sistem pendaftaran. Dia menilai persoalan tersebut kudu menjadi bahan pertimbangan serius bagi seluruh penyelenggara.

"Berbagai keluhan nan muncul dalam penyelenggaraan PCMB 2026 di Jawa Barat kudu menjadi bahan pertimbangan serius bagi seluruh penyelenggara. Sistem penerimaan siswa baru merupakan jasa publik nan menyangkut kewenangan pendidikan masyarakat," kata Hetifah kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).

Ia menegaskan, jasa penerimaan siswa baru kudu ditopang oleh tata kelola dan prasarana teknologi nan andal, transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu, penanganan terhadap hambatan nan terjadi perlu dilakukan secara sigap agar tidak merugikan peserta didik.

"Yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh peserta didik tidak dirugikan akibat hambatan teknis nan terjadi," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan PCMB 2026 di Jawa Barat diwarnai sejumlah keluhan masyarakat mengenai gangguan sistem pendaftaran. Menyikapi perihal tersebut, Gubernur Jawa Barat mengambil langkah pertimbangan dengan menonaktifkan sementara Kepala UPTD Tikomdik Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Hetifah mengatakan pihaknya menghormati langkah pertimbangan tersebut. Namun, dia berambisi upaya pembenahan tidak hanya berfokus pada aspek individual alias pergantian pejabat semata.

"Kita tentu menghormati langkah pertimbangan nan dilakukan Pemprov Jawa Barat, dan berambisi perbaikan tidak hanya berfokus pada aspek individual alias pergantian pejabat, tetapi juga menyentuh pembenahan sistem secara menyeluruh," tuturnya.

Menurut Hetifah, ke depan diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, pengetesan sistem nan lebih matang sebelum pelaksanaan, serta sistem pengaduan nan responsif untuk mengantisipasi beragam hambatan nan mungkin muncul.

"Diperlukan penguatan koordinasi, pengetesan sistem nan lebih matang, serta sistem pengaduan nan responsif agar proses penerimaan siswa baru dapat melangkah lebih baik, adil, dan memberikan kepastian bagi masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat dipenuhi orang tua siswa nan mengeluhkan beragam persoalan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 sejak Senin kemarin. Kisruh PCMB itu berujung Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Disdik Jabar, Suhendar dicopot.

Dilansir detikJabar, hari terakhir PCMB dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 Jawa Barat diwarnai gelombang keluhan masyarakat. Sejak Senin (8/6/2026) siang. Puluhan orang tua siswa mencari kejelasan mengenai beragam hambatan teknis dalam proses pendaftaran.

Keluhan nan muncul cukup beragam, mulai dari akun calon siswa nan tak kunjung terverifikasi hingga kebingungan peserta nan kandas lolos seleksi Sekolah Maung dan kudu melanjutkan pendaftaran melalui jalur reguler.

Keputusan pemecatan Suhendar itu diambil setelah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi turun langsung ke menemui para orang tua siswa, serta meminta penjelasan dari tim pengelola sistem pendaftaran nan dinilai menjadi sumber beragam hambatan dalam penyelenggaraan PCMB.

"Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu," kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

(azh/ygs)