Komisi X DPR Minta Kemdiktisaintek Jelaskan Soal Pembekalan LPDP Oleh TNI

Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyikapi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melibatkan TNI dalam aktivitas Persiapan Keberangkatan alias PK para penerima beasiswa. Lalu Hadrian menilai kebijakan itu perlu dikaji dengan hati-hati.

"Secara substansi, rencana pelibatan TNI dalam program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan perlu dilihat sangat hati-hati," kata Lalu kepada wartawan, Senin (4/5/2026).

Lalu meminta Kemdiktisaintek memberikan penjelasan komplit kepada publik. Ia pun menyinggung soal tujuan utama dari program LPDP.

"Kemdiktisaintek Harus menjelaskan kepada publik agar tidak miss persepsi. LPDP pada dasarnya adalah instrumen pendanaan pendidikan nan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM sipil melalui beasiswa, riset, dan pengembangan keilmuan," ujarnya.

Lalu berambisi tak ada tumpang tindih peran dalam penerapannya. Ia mau proporsi keterlibatan TNI dalam pembekalan mahasiswa LPDP jelas dan terukur.

"Kalau pelibatan TNI dimaksudkan dalam konteks penguatan kapabilitas tertentu, misalnya disiplin, kepemimpinan, alias support pada bagian strategis seperti pertahanan, itu tetap bisa dipahami sepanjang proporsinya jelas dan tidak menggeser tujuan utama LPDP sebagai pengelola biaya pendidikan. Namun dari sisi fungsi, perlu dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih peran," ungkap Lalu.

"Meski begitu, prinsip nan tetap dijaga adalah agar kebijakan pendidikan tetap berorientasi pada profesionalisme, inklusivitas, dan sesuai dengan kegunaan masing-masing lembaga," tambahnya.

Diketahui, LPDP melibatkan TNI dalam aktivitas Persiapan Keberangkatan alias PK para penerima beasiswa. LPDP menyebut aktivitas persiapan keberangkatan bukan perihal baru.

"LPDP secara berkepanjangan menyelenggarakan Persiapan Keberangkatan (PK) sebagai bagian dari training awal bagi penerima danasiwa sebelum melaksanakan studi. Kegiatan PK ini telah dilaksanakan sejak awal program danasiwa LPDP digulirkan dan menjadi bagian krusial dalam memastikan kesiapan penerima beasiswa, baik secara akademik maupun nonakademik," ujar Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP M Lukmanul Hakim saat dihubungi, Senin (4/5/2026).

Dia mengatakan PK bermaksud untuk membekali para penerima danasiwa dengan penguatan karakter hingga nilai kebangsaan. Dia berambisi aktivitas itu dapat membikin para penerima danasiwa alias awardee dapat menjalani studi dengan bertanggung jawab.

"PK bermaksud untuk membekali penerima danasiwa dengan penguatan karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, etika, serta kesiapan mental dan sosial, sehingga awardee dapat menjalani masa studi dengan optimal serta bertanggung jawab sebagai penerima danasiwa negara," ucapnya. (dwr/dek)