Komisi X DPR Akan Panggil Kemendiktisaintek Bahas Kampus Bisa Bangun SPPG

Jakarta - Komisi X DPR RI berencana mengundang Kemendiktisaintek untuk meminta penjelasan mengenai keterlibatan kampus dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komisi X DPR mempertanyakan argumen kampus diberi izin mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kemendikti kudu menjelaskan kenapa kampus diberikan izin untuk mengelola. Apakah itu kepentingannya lantaran untuk riset, untuk membantu masyarakat sekitar dan apa, ini kan belum dijelaskan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

"Kami meminta, ya mudah-mudahan kelak tanggal 19 (Mei) juga kami bakal undang Kemendikti untuk menjelaskan itu di forum rapat kerja dengan Komisi X," sambungnya.

Pihaknya juga mempertanyakan sistem pemberian izin pengelolaan dapur MBG kepada kampus. Sebab, menurut dia, sebelumnya disebut kuota alias slot dapur MBG sudah penuh.

"Kami pertanyakan, katanya kan slot dapur sudah ditutup, sudah habis, loh kok kampus bisa? Nah itu kami pertanyakan," ujarnya.

Politikus PKB ini mengatakan keterlibatan kampus dalam pengelolaan dapur MBG dikhawatirkan menimbulkan bentrok kepentingan. Selain itu, juga bisa menggeser konsentrasi utama perguruan tinggi dari bagian pendidikan.

"Kalau kita lihat perkembangannya, banyak rektor nan menolak. Dikhawatirkan kelak terjadi bentrok kepentingan itu tadi, kemudian berubah hadapan nan tadinya tujuan perguruan tinggi adalah konsentrasi terhadap bumi pendidikan tinggi, dengan adanya pengelolaan dapur kelak dikhawatirkan untuk berubah konsentrasi alias sasaran dan tujuan dari pendidikan tinggi itu sendiri," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan kampus dapat mempertimbangkan untuk mempunyai minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini dikatakan untuk membantu peningkatan gizi nasional.

"Saya kira kampus perlu memahami ini, lantaran ini kesempatan besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan jika bisa pasokannya berasal dari sivitas akademika sendiri," ujar Dadan, dikutip dari Antara, Kamis (30/4). (amw/maa)