Komisi VIII DPR Minta Letjen Kristomei Evaluasi Internal Usai OTT KPK di BNPB

Jakarta -

Letjen TNI Kristomei Sianturi dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nan baru. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta Kristomei bisa memperkuat integritas dan membenahi tata kelola internal usai operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB.

"Komisi VIII tentu berambisi kepemimpinan Pak Kristomei membawa semangat baru bagi BNPB. Tantangan kebencanaan kita sangat besar, sehingga BNPB kudu mempunyai organisasi nan kuat, profesional, responsif, dan nan paling krusial berintegritas," kata Singgih kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Singgih menilai pergantian kepemimpinan BNPB juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi. Dia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan proses pengadaan.

"Komisi VIII mendorong dilakukan pertimbangan dan pembenahan internal secara menyeluruh. Kalau ada oknum nan terbukti melakukan pelanggaran hukum, tentu kudu diproses sesuai ketentuan. Tetapi kita juga kudu memastikan pembenahan dilakukan berbasis sistem, bukan dengan menggeneralisasi seluruh jejeran BNPB," ujarnya.

Singgih menilai kasus OTT di lingkungan BNPB kudu menjadi evaluasi. Khususnya, kata dia, dalam memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran kebencanaan.

Diketahui, KPK melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10). KPK lampau menetapkan lima orang sebagai tersangka mengenai dugaan korupsi pengadaan peralatan dan jasa nan menggunakan biaya siap pakai (DSP) kebencanaan.

"Dana kebencanaan kudu betul-betul sampai kepada masyarakat nan membutuhkan. Jangan sampai ada penyimpangan nan justru mengurangi keahlian negara dalam menangani korban dan masyarakat terdampak bencana," katanya.

Politikus Golkar ini pun meminta Kepala BNPB nan baru memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengadaan, serta membenahi sistem pengendalian anggaran untuk meminimalkan celah penyalahgunaan.

"Jangan hanya mengandalkan penindakan setelah terjadi masalah. Pencegahan kudu diperkuat. Sistem pengadaan, pengawasan, pelaporan, dan audit internal kudu melangkah efektif," ujar Singgih.

Pihaknya memastikan bakal menjalankan kegunaan pengawasan terhadap BNPB sebagai mitra kerja. Pengawasan tersebut, kata Singgih, dilakukan untuk memastikan program penanggulangan musibah melangkah sesuai ketentuan dan anggaran nan telah ditetapkan.

"Kami di Komisi VIII siap mengawal dan bekerja sama dengan kepemimpinan BNPB nan baru. Harapannya, BNPB semakin profesional, transparan, dan konsentrasi pada tugas utamanya, ialah melindungi masyarakat dan memastikan penanganan musibah melangkah sigap serta tepat sasaran," kata Singgih.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kristomei menggantikan Letjen Suharyanto.

Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026). Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'.

Setelah itu, pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan Keppres mengenai pergantian para pejabat. Prabowo kemudian memandu para pejabat nan dilantik untuk mengucap sumpah dan janji.

(amw/eva)