Komisi IV DPR Bentuk Tim Investigasi Dampak Tailing Freeport di Timika

Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal.(Dok. Fraksi Golkar)

KOMISI IV DPR RI resmi membentuk tim unik untuk menginvestigasi akibat lingkungan dan sosial akibat pembuangan sisa pasir tambang alias tailing PT Freeport Indonesia di Timika, Papua Tengah. Langkah ini diambil sebagai dasar penyusunan rekomendasi penanganan nan bakal disampaikan kepada pemerintah.

Keputusan pembentukan tim investigasi tersebut disepakati dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) berbareng ketua DPRD Provinsi Papua Tengah dan perwakilan masyarakat budaya Timika di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal, menyoroti persoalan tailing nan telah berjalan sejak 1967 tanpa penyelesaian menyeluruh. Ia mengungkapkan bahwa setiap hari sekitar 240 ribu ton material sisa tambang dialirkan melalui sungai hingga ke laut, nan berakibat signifikan terhadap ekosistem dan kehidupan warga.

"Ini cerita panjang nan tidak pernah selesai. Dampaknya luar biasa; sedimentasi menyebabkan pendangkalan sungai dan pesisir, kerusakan mangrove, hingga hilangnya kediaman satwa. Ekonomi masyarakat lumpuh lantaran aktivitas perikanan dan transportasi terganggu," ujar Robert.

Pemanfaatan Tailing untuk Ekonomi Rakyat

Selain investigasi akibat kerusakan, Robert mendorong pemerintah untuk mengkaji pemanfaatan material tailing agar mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat lokal. Ia mengusulkan agar sisa tambang tersebut dapat dikelola menjadi bahan gedung seperti semen mortar alias kebutuhan bangunan lainnya di bawah pengawasan pemerintah.

Meski mengapresiasi kontribusi PT Freeport Indonesia melalui pajak dan program Corporate Social Responsibility (CSR), Robert menegaskan bahwa perihal tersebut tidak menghapus tanggungjawab perusahaan dalam menangani akibat lingkungan.

Tim investigasi nan dibentuk bakal beranggotakan maksimal 14 orang. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyatakan bahwa tim bakal segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat mengenai pendangkalan sungai nan kian mengkhawatirkan.

Aspirasi Daerah dan Rehabilitasi Lingkungan

Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Tengah, John NR Gobai, berambisi tim investigasi segera diterjunkan ke Timika. Ia menekankan bahwa endapan tailing telah meningkatkan akibat kecelakaan pelayaran bagi masyarakat budaya nan berjuntai pada jalur transportasi air.

Gobai juga mendesak pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi area mangrove, penyediaan akses air bersih, serta membuka kesempatan pemanfaatan tailing melalui skema wilayah pertambangan rakyat.

"Pertumbuhan ekonomi dan CSR tidak boleh dibayar dengan penderitaan masyarakat adat. Dampak lingkungan tetap kudu diselesaikan dan menjadi tanggung jawab bersama," tegas Gobai. (Ant/H-3)