Achmad Al Fiqri
, Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |11:23 WIB

Komisi III DPR (foto; Okezone)
JAKARTA - Komisi III DPR RI mulai kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Pembahasan ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus dugaan penyadapan terlarangan nan disebut turut menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), berbareng Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Penyadapan dilanjutkan setelah penyelesaian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan," kata Habiburokhman.
Habiburokhman turut menyinggung persoalan dugaan penyadapan ilegal. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi bagian dari dinamika dalam sistem penyelenggaraan penyadapan nan dimiliki dan dijalankan oleh institusi.
Padahal, penyadapan digunakan untuk kepentingan penegakan norma dan keamanan, termasuk mencegah serta mendeteksi kejahatan. Kewenangan tersebut, kata dia, diberikan secara terbatas.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari
Follow
Berita Terkait
Telusuri buletin news lainnya
10 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·