FFI Ajukan Keberatan Resmi Terkait SK Penunjukan Plt. Ketua Umum oleh PSSI

Sedang Trending 14 menit yang lalu

FFI Ajukan Keberatan Resmi Terkait SK Penunjukan Plt. Ketua Umum oleh PSSI

FFI mengusulkan keberatan secara resmi mengenai SK penunjukan Plt. Ketua Umum oleh PSSI (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi menyampaikan keberatan atas SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tanggal 12 November 2026 tentang penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt. Ketua Umum AFI/FFI.

Ketua Umum FFI periode 2024–2028 Michael Victor Sianipar menegaskan kepengurusannya tetap sah bekerja berasas mandat KLB 3 Oktober 2024 (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025) dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026. 

​Dalam surat resmi nan ditembuskan kepada FIFA dan AFC, FFI menguraikan lima abnormal formil dan materiil atas publikasi SK terlarangan PSSI tersebut: 

1. Melampaui Kewenangan Statuta

 Instagram/erickthohir)

Pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum adalah kewenangan absolut Kongres FFI (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025), sedangkan patokan penunjukan Plt Ketua di PO PSSI 2025 hanya bertindak unik bagi PSSI Provinsi nan masa jabatannya memang sudah lenyap dan terdapat kekosongan kepemimpinan di asosiasi tersebut.

2. Mengabaikan Rekomendasi PSSI Sendiri nan Mengakui Otoritas Kongres FFI nan Mensahkan AD/ART FFI

Mekanisme pemberhentian melalui KLB dalam AD/ART FFI 2026 telah disahkan bulat oleh 90% pemilik bunyi (54 nan datang dari 60 personil nan terdaftar) pada Kongres 12 Mei 2026 atas rekomendasi PSSI (Surat No. 2280/PGD/222/V-2026). AD/ART FFI sah dan bertindak di Kementerian Hukum untuk mengatur internal organisasi FFI sebagai badan norma nan berkekuatan norma tetap.

3. Tanpa Prosedur dan Hak Jawab

SK terlarangan PSSI terbit tanpa menyebut pelanggaran, tanpa syarat tiga teguran tertulis Badan Yudisial (Pasal 36 ayat 4 ART FFI), dan mengabaikan kewenangan memihak diri (Pasal 16 ayat 6 & Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025). 

4. Cacat Kecermatan Hukum

Konsideran SK terlarangan PSSI tidak merujuk pasal spesifik, sementara Diktum 3 mencabut "SK penetapan Ketum FFI 2024–2028" tanpa mencantumkan nomor dan tanggal atas arsip nan apalagi tidak pernah diterima FFI tersebut. 

5. Anomali Kuorum dan Konflik Kepentingan

Klaim 48 surat permohonan KLB (28 AFP, 20 klub) berbeda dengan pernyataan Plt. (40 voters pada 13 November 2026)—tepat di pemisah minimal 2/3 dari 60 suara—di tengah indikasi tekanan oknum Exco PSSI pada AFP. Kerancuan soal nomor nan dikutip menjadi pertanyaan apakah surat nan dimaksud betul adanya alias hanya klaim semata tanpa dasar, bukti, dan verifikasi nan seharusnya.

“SK terlarangan PSSI mempunyai banyak abnormal formil seperti nan kami utarakan di Surat Keberatan nan sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK terlarangan PSSI selayaknya batal demi hukum,” kata Michael.

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑