Komisi II Minta Regulasi Digital-AI Pemilu Disiapkan: Pemilih Muda Dominasi 2029

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti info terbaru Komisi Pemilihan Umum (KPU) nan menunjukkan bahwa kebanyakan pemilih pada Pemilu 2029 berasal dari generasi milenial dan Generasi Z.

Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal penyelenggaraan pemilu ke depan memerlukan izin nan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk pengaturan mengenai penggunaan artificial intelligence (AI).

Khozin menilai, info pemilih nan dirilis KPU perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyiapkan perangkat izin nan sesuai dengan karakter pemilih masa depan.

“Mayoritas pemilih berasal dari kalangan muda nan sehari-harinya berbareng digital. Medan tempur Pemilu 2029 bakal terjadi di ruang digital. Ini kudu dibaca secara kritis oleh seluruh pemangku kepentingan,” kata Khozin, Selasa (28/7).

Sebagai informasi, KPU mencatat jumlah pemilih pada Pemilu 2029 mencapai 214,3 juta orang. Dari total tersebut, generasi milenial mendominasi dengan porsi 32,13 persen, disusul Generasi Z sebesar 24,56 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemilih merupakan golongan usia muda nan berkawan dengan ekosistem digital.

Melihat kondisi tersebut, Khozin mendorong kementerian dan lembaga pemerintah nan membidangi urusan digital untuk memperkuat koordinasi dengan DPR serta penyelenggara pemilu guna merumuskan izin pemilu nan relevan dengan perkembangan teknologi.

“Seperti hingga saat ini, Indonesia belum mempunyai pengaturan tentang artificial inteligence (AI). Padahal, AI telah membanjiri media digital kita,” tutur dia.

Legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu mengingatkan, tanpa izin nan jelas, pemanfaatan AI berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam penyelenggaraan Pemilu 2029, terutama di tengah masifnya aktivitas politik di ruang digital.

“Harus diatur soal AI dalam Pemilu. Pemilu 2029 bakal berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pertarungan narasi politik kebanyakan bakal berada di ruang digital lantaran kebanyakan pemilih berada di ruang digital. Ini nan kudu diantisipasi,” ungkap Khozin.

Anggota Komisi II DPR nan membidangi urusan pemerintahan dan kepemiluan itu juga menekankan pentingnya mitigasi terhadap beragam potensi akibat negatif dari kemajuan teknologi digital dalam proses pemilu. Menurutnya, langkah antisipatif perlu disiapkan sejak awal agar beragam akibat dapat dikelola dengan baik.

“Potensi persoalan dalam pemilu akibat kemajuan digital ini kudu dimitigasi sejak dini,” tegas politisi PKB tersebut.

Di sisi lain, Khozin menyambut positif kekuasaan pemilih muda dalam Pemilu 2029. Menurutnya, karakter generasi nan tumbuh di era digital umumnya lebih kritis, mempunyai akses info nan luas, serta semakin melek terhadap isu-isu politik dan demokrasi.

“Dominasi pemilih muda bakal berkesempatan dalam meingkakan literasi politik dan penguatan kerakyatan kita,” tutup Khozin.