Komisi I DPR Setujui Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara

Komisi I DPR RI menyetujui permohonan pemindahtanganan peralatan milik negara (BMN) berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364. Pemindahtanganan itu dilakukan melalui sistem penjualan secara lelang.

Persetujuan diambil dalam rapat kerja Komisi I DPR berbareng Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Rapat dihadiri oleh Wamenhan Donny Ermawan, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

"Komisi I DPR RI menyetujui permohonan persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui sistem penjualan secara lelang berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara 364," kata Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.

Dia mengatakan persetujuan tersebut merujuk pada surat Presiden Prabowo Subianto Nomor R-33/Presiden/07/2026 tertanggal 14 Juli 2026. Utut mengatakan proses tersebut dilakukan sesuai ketentuan Pasal 46 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

"Jadi kami quote langsung Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Memang Undang-Undang Keuangan itu tua-tua Pak, nan satunya lagi Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, mungkin ada baiknya direvisi terutama soal angka-angkanya, termasuk juga transfer ke daerah," katanya.

Dalam kesempatan nan sama, Donyy menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPR RI setelah permohonan penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 disetujui.

"Pada kesempatan nan baik ini saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua dan seluruh personil majelis Komisi I nan telah menyetujui pemindahtanganan dengan penjualan secara lelang satu unit eks KRI Ki Hajar Dewantara 364," ujar Donny.

Pemerintah bakal menjadikan sejumlah catatan dalam rapat sebagai perhatian. Salah satunya mengenai pemisah nilai Rp 100 miliar nan mengharuskan pemindahtanganan BMN mendapat persetujuan DPR.

"Yang bakal menjadi atensi kami seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua dan personil komisi, pertama mengenai dengan batas Rp 100 miliar untuk di DPR itu menjadi atensi kami juga untuk melakukan revisi dan juga mengenai dengan proses nan cukup lama nan untuk bisa dipersingkat lagi," ungkapnya.

Penjelasan Kemhan

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjelaskan argumen rencana penjualan eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 melalui sistem lelang. Kemhan mengungkap kapal tersebut tak lagi memenuhi persyaratan untuk menjalankan tugas dan kegunaan TNI AL lantaran usia serta kondisi teknisnya.

Hal itu disampaikan Wamenhan Donny Ermawan dalam rapat kerja berbareng Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Donny mengatakan setiap aset negara kudu memberikan faedah nan optimal bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan.

"Eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 merupakan kapal latih nan dibangun pada tahun 1979 di Brodogradilište Split, Yugoslavia. Kapal tersebut pada masanya mempunyai peran dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan pembinaan personel TNI Angkatan Laut," kata Donny.

Namun, kata dia, saat ini kapal itu tak lagi memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan kegunaan TNI AL. Hal itu lantaran usia kapal dan kondisi teknis kapal.

"Namun demikian, seiring dengan perkembangan usia dan kondisi teknisnya, kapal tersebut saat ini sudah tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan kegunaan pokok TNI Angkatan Laut. Usia pakainya juga telah melampaui masa faedah ekonomis dan teknis," jelasnya.

Persenjataan kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara, kata Donny, juga telah dibongkar. Donny mengatakan pembongkaran persenjataan dilakukan pada 2018, kemudian pada 2019 dilakukan penurunan ular-ular perang.

"Dengan kondisi tersebut, kapal tidak lagi dapat difungsikan sebagai kapal perang dan tidak dapat digerakkan secara mandiri," paparnya.

(amw/maa)