Komisi D Minta Data RW Kumuh Diperbarui, Penataan Permukiman Harus Tepat Sasaran

Komisi D DPRD DKI Jakarta(MI/M Farhan Zhuhri)

DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pemetaan area RW kumuh agar program penataan permukiman dapat melangkah lebih tepat sasaran.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan kecermatan info menjadi aspek krusial dalam menentukan wilayah nan memerlukan intervensi pemerintah melalui program penataan kampung dan peningkatan kualitas lingkungan.

“Data DKI harusnya bisa lebih real time. Kita punya banyak sumber info nan bisa digunakan untuk memandang kondisi di lapangan secara lebih aktual,” kata Yuke di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut dia, penataan RW kumuh tidak bisa hanya mengandalkan info lama. Pemerintah wilayah perlu memanfaatkan beragam sumber informasi, termasuk laporan masyarakat, info kelurahan, kecamatan, hingga hasil pemantauan dinas terkait.

Yuke menjelaskan program Community Action Plan (CAP) dan Community Infrastructure Program (CIP) nan selama ini melangkah perlu terus dievaluasi agar betul-betul menjawab kebutuhan warga.

Selain persoalan prasarana lingkungan, dia menyoroti tetap banyaknya pengaduan mengenai sanitasi dasar seperti keberadaan MCK komunal maupun rumah penduduk nan belum mempunyai akomodasi sanitasi memadai.

“Masih banyak pengaduan mengenai MCK. Ini kudu menjadi perhatian bersama. Mana nan menjadi ranah perumahan, mana nan menjadi ranah SDA, semuanya kudu saling berkoordinasi,” ujarnya.

Ia menambahkan keterlibatan RT, RW, kelurahan, dan kecamatan sangat krusial dalam proses pendataan agar persoalan lingkungan nan luput dari pemetaan resmi tetap dapat segera ditangani. (Far/P-3)