Surabaya, CNN Indonesia --
Kelompok masyarakat sipil di Kota Surabaya bakal menggelar tindakan demonstrasi berjudul 'Rakyat Surabaya Menggugat' di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin (15/6).
Aksi ini digelar untuk menyampaikan tuntutan dan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah nan dinilai merugikan masyarakat.
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Surabaya, Muhammad Ikhsan Aditya, menjelaskan ada sejumlah poin tuntutan utama nan bakal disuarakan dalam tindakan tersebut. nan pertama ialah cabut UU Polri dan UU TNI nan baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang pertama soal pencabutan revisi Undang-Undang Polri nan dilakukan secara ugal-ugalan beberapa hari lalu. nan kedua, pencabutan Undang-Undang TNI tahun 2025 nan memberi karpet bagi praktik militerisme dan dwifungsi TNI, kembalikan TNI ke barak," kata Ikhsan saat dikonfrimasi CNNIndonesia.com.
Selain itu, Aksi Kamisan Surabaya juga bakal menyorot program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih nan membebani APBN, penurunan nilai bahan bakar minyak (BBM), penguatan nilai tukar rupiah, hingga penghentian pemanfaatan alam.
Soal pemilihan lokasi, Ikhsan menyebut Gedung Grahadi dipilih lantaran area ini merupakan jalan utama nan ramai dilintasi masyarakat Surabaya.
Pihaknya berambisi melalui tindakan ini penduduk Surabaya makin peduli terhadap isu-isu kerakyatan dan kesejahteraan sesama.
"Grahadi itu bagian dari jalan nan rakyat Surabaya memang lumrah melewati jalan itu. Di sana gedung nan bersejarah, dan kami berambisi bisa menyampaikan aspirasi di gedung berhistoris di depan Grahadi," ucap Adit.
Adit memastikan tindakan ini bebas diikuti mahasiswa, pekerja, pekerja dan komponen masyarakat sipil lainnya. Ia menyebut aktivitas ini adalah corak respons atas situasi terkini sekaligus pemantik bagi tindakan nan lebih besar ke depan.
"Aksi ini sebetulnya respons dan bagian dari aspirasi kami, dan mungkin ini sebagai tindakan pemantik untuk selanjutnya dilakukan tindakan nan lebih besar lagi," katanya.
BEM SI Jatim
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Timur berencana menggelar tindakan terpisah pada Rabu (17/6).
Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Timur, Muhammad Aqomaddin, mengatakan pihaknya tetap merampungkan persiapan, termasuk soal titik letak aksi.
"Kami rencanakan tindakan di tanggal 17 [Juni 2026], hari Rabu. Terkait titik lokasinya belum fix, lantaran kami belum melakukan pengecekan ke lapangan," kata Aqomaddin.
Aqomaddin menyebut ada lima tuntutan nan bakal disuarakan mahasiswa dalam tindakan nan diperkirakan bakal diikuti serbuan mahasiswa tersebut.
"Pertama, hentikan program MBG dan KDMP. Kedua, cabut UU Polri dan UU TNI. Ketiga, turunkan nilai BBM. Keempat, tolak militerisme. Kelima, menuntut penguatan rupiah," katanya.
Untuk mematangkan persiapan, dia menambahkan, pihaknya bakal menggelar konsolidasi lanjutan sehari sebelum tindakan digelar.
"Insyaallah di H-1, tepatnya tanggal 16, kemungkinan kami bakal mengadakan konsolidasi lanjutan," kata Aqomaddin.
Sebelumnya, gelombang demo dengan rumor nyaris serupa juga terjadi di sejumlah kota di Indonesia pekan lalu, termasuk nan dilakukan campuran mahasiswa di Jakarta dan Solo pada Jumat (12/6), Bandung pada Kamis (11/6), dan Yogyakarta pada Sabtu (12/6).
(frd/kid)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·