KNTI Dorong Ikan dan Produk Kelautan Jadi Menu Wajib MBG, Perkuat Gizi Anak dan Ekonomi Nelayan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KETUA Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan meminta pemerintah memastikan ikan dan produk kelautan menjadi bagian utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat menjadi instrumen krusial untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Dani mengatakan nomor konsumsi ikan Indonesia tetap tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara. Berdasarkan info FAO tahun 2020, konsumsi ikan Indonesia mencapai 44,4 kilogram per kapita per tahun, berada di bawah Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar. Sementara info Our World in Data tahun 2023 menunjukkan konsumsi ikan Indonesia sebesar 40,42 kilogram per kapita, tetap lebih rendah dibandingkan Malaysia nan mencapai 51,03 kilogram per kapita. Sementara itu, pada 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis bahwa capaian nasional konsumsi ikan masyarakat (KIM) 26,08 kg/kapita/tahun.

Menurut Dani, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah nan lebih serius untuk membangun budaya konsumsi ikan di masyarakat. Salah satu langkah nan paling efektif adalah melalui program MBG nan menyasar anak-anak usia sekolah.

“Mengonsumsi ikan kudu menjadi rutinitas keseharian masyarakat Indonesia. Program MBG menjadi langkah terbaik untuk mengenalkan konsumsi ikan kepada anak sejak usia awal sehingga ke depan menjadi kebiasaan nan baik. Selain meningkatkan kualitas gizi, langkah ini juga dapat membantu menurunkan malnutrisi dan menekan nomor stunting,” kata Dani.

Ia menilai peningkatan konsumsi ikan melalui MBG tidak hanya berakibat pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat memberikan faedah ekonomi nan besar bagi sektor perikanan nasional. Namun, berasas temuan KNTI di sejumlah wilayah pesisir, serapan hasil perikanan dalam penyelenggaraan MBG tetap sangat minim. Bahkan, di beberapa wilayah menu nan disediakan tidak mencantumkan ikan maupun produk perikanan lainnya.

“Padahal MBG sejak awal dirancang sebagai program nan memanfaatkan bahan pangan lokal. Berdasarkan temuan KNTI, di sejumlah wilayah pesisir justru tidak ditemukan menu ikan alias hasil perikanan dan kelautan lainnya seperti rumput laut dalam paket makanan nan diberikan,” ujarnya.

Dani menilai salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan hasil perikanan dalam MBG adalah persoalan distribusi, kesiapan bahan baku, serta kapabilitas pengolahan produk perikanan. Karena itu, dia mendorong adanya perbaikan tata kelola rantai pasok sektor perikanan agar hasil tangkapan nelayan dan perikanan budidaya lebih mudah diakses oleh pengelola dapur MBG. Hal tersebut mencakup lima hal:

Pertama, KNTI mendesak dilakukannya revisi sejumlah ketentuan teknis nan dinilai berpotensi menghalang masuknya produk perikanan ke dalam rantai pasok MBG. Salah satunya mengenai Surat Edaran Badan Gizi Nasional no 3/2026 (24 April 2026) nan tidak memperkenankan penggunaan produk kaku (frozen) dalam penyediaan bahan pangan program tersebut.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali lantaran pengedaran produk perikanan pada umumnya memerlukan proses pembekuan untuk menjaga mutu, keamanan, dan kesegaran produk hingga sampai ke konsumen. Terlebih, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah nan luas sehingga sistem rantai dingin menjadi bagian krusial dalam pengedaran hasil perikanan.

“Kalau produk kaku tidak diperbolehkan, tentu bakal menyulitkan hasil perikanan masuk ke dalam menu MBG. Padahal proses pembekuan merupakan bagian dari standar penanganan ikan nan bermaksud menjaga kualitas dan keamanan pangan. Kebijakan ini perlu dievaluasi agar tidak menjadi halangan bagi nelayan dan pelaku upaya perikanan untuk berperan-serta dalam program MBG,” kata Dani.

Kedua, KNTI menekankan pentingnya penguatan koperasi-koperasi perikanan sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional untuk mendukung kebutuhan MBG. Menurut Dani, koperasi nelayan dapat menjadi simpul pengedaran nan menghubungkan produksi masyarakat pesisir dengan kebutuhan dapur MBG secara berkelanjutan.

“Koperasi perikanan kudu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyuplai kebutuhan pangan bergizi. Tidak hanya ikan segar dan produk olahan perikanan, tetapi juga komoditas kelautan seperti rumput laut nan mempunyai kandungan gizi tinggi dan dapat diolah menjadi beragam produk pangan untuk mendukung MBG,” katanya.

Menurut Dani, keterlibatan koperasi bakal memberikan kepastian pasar bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petani rumput laut, sekaligus memperpendek rantai pengedaran sehingga pasokan bahan baku menjadi lebih efisien dan terjangkau.

Ketiga, Selain penguatan kelembagaan koperasi, KNTI juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas nelayan dan koperasi perikanan dalam memenuhi standar keamanan pangan. Langkah ini dinilai krusial agar produk perikanan dan kelautan nan masuk ke dalam rantai pasok MBG memenuhi standar mutu, keamanan, dan kualitas gizi nan dibutuhkan.

“Kami berambisi ada program pendampingan dan training bagi nelayan serta koperasi mengenai penanganan pascapanen, rantai dingin, pengolahan, pengemasan, hingga pengedaran produk perikanan dan kelautan. Dengan begitu, produk masyarakat pesisir dapat memenuhi standar keamanan pangan dan terserap lebih luas dalam program MBG,” ujar Dani.

Keempat, KNTI mendesak pemerintah untuk memastikan tata kelola MBG melangkah secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Mengingat besarnya anggaran nan dialokasikan serta luasnya cakupan program, pengawasan nan ketat dinilai menjadi syarat utama agar faedah MBG betul-betul dirasakan masyarakat.

Menurut Dani, keterbukaan info mengenai pengadaan bahan pangan, penunjukan pemasok, hingga penyerapan produk dari nelayan dan koperasi perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah penyimpangan. Ia menegaskan bahwa MBG mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, namun tujuan tersebut tidak bakal tercapai andaikan tata kelolanya tidak dijalankan dengan baik.

“Program MBG kudu dijalankan secara transparan dan bebas dari korupsi. Jika tidak, program nan semestinya bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Dani.

Kelima, KNTI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan ikan menjadi bagian dari menu MBG secara rutin. Menurut Dani, kehadiran ikan dalam menu setidaknya dua kali dalam seminggu bakal memberikan faedah gizi nan optimal bagi anak-anak sekaligus memperkuat permintaan domestik terhadap produk perikanan nasional.

“Oleh lantaran itu, perlu ada langkah nan lebih tegas dari pemerintah, khususnya BGN, untuk memastikan menu ikan menjadi bagian dari MBG. Paling tidak seminggu dua kali disediakan. Dengan begitu, tujuan meningkatkan gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi nelayan dapat melangkah beriringan,” pungkas Dani. (H-2)