Kim Jong-un Bersumpah Percepat Pembangunan Militer Korea Utara, Apa Pemicunya?

Kim Jong-un.(Al Jazeera)

PEMIMPIN Korea Utara, Kim Jong-un, berjanji untuk mempercepat penguatan keahlian pertahanan negaranya secara signifikan. Langkah ini diambil dengan dalih bahwa upaya modernisasi militer oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat mendorong area tersebut ke periode perang nuklir.

Laporan media pemerintah Korea Utara (KCNA) pada Selasa (23/6/2026) menyebut bahwa Kim menyampaikan komitmen tersebut dalam pidato penutup pertemuan tiga hari Partai Buruh Korea nan berhujung pada Senin. Dalam forum tersebut, para pejabat senior meninjau kembali beragam inisiatif kebijakan strategis negara.

"Kim menegaskan kembali posisi kebijakan tetap Partai dan negara kita untuk memperkuat keahlian pertahanan nasional dengan lebih cepat," lapor KCNA.

Tudingan terhadap AS dan Korea Selatan

Kim Jong-un secara spesifik menyoroti langkah Amerika Serikat dan Republik Korea (ROK) nan dianggap semakin terang-terangan dalam memperkuat armada tempur mereka. Ia menuduh Washington dan Seoul tengah mendorong kepemilikan kapal selam nuklir bagi Korea Selatan serta melakukan modernisasi angkatan bersenjata secara masif di kawasan.

Menurut Kim, perkembangan tersebut memaksa Pyongyang untuk memperluas dan memperkuat pencegah pertahanan diri nan kuat dan absolut dapat diandalkan.

Analis dari Korea Institute for National Unification di Seoul, Hong Min, menilai retorika Kim sebagai upaya membangun narasi pembenaran. "Ini adalah narasi nan membenarkan penguatan keahlian nuklir mereka sejalan dengan pergerakan dari Korea Selatan dan AS," ujarnya kepada AFP.

Analisis Strategis: KCNA menyatakan bahwa penguatan kekuatan nuklir secara terus-menerus diakui secara bulat sebagai satu-satunya langkah nan benar untuk menghadapi situasi politik dan militer internasional nan tidak terprediksi.

Garis tanpa Jalan Kembali

Pernyataan terbaru ini semakin mempertegas status Korea Utara sebagai negara nuklir nan tidak dapat diubah (irreversible). Sejak kegagalan KTT Hanoi antara Kim dan Donald Trump pada 2019, Pyongyang terus menutup pintu negosiasi denuklirisasi.

Hong Min menambahkan bahwa pilihan kata-kata Pyongyang kali ini secara efektif menutup ruang untuk pembicaraan denuklirisasi di masa depan. "Pyongyang beriktikad menggunakan senjata nuklir sebagai tuas diplomatik dan strategis nan permanen," tambahnya.

Adik wanita Kim nan berpengaruh, Kim Yo-jong, juga sempat menegaskan bulan ini bahwa kebijakan nuklir Korea Utara adalah garis tanpa jalan kembali. Hal ini mengonfirmasi bahwa rezim tersebut tidak mempunyai niat sedikit pun untuk menyerahkan persenjataan nuklirnya.

Respons Internasional

Di sisi lain, dinamika diplomatik mulai bergeser. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan G7 di Prancis baru-baru ini, dia berbincang dengan Donald Trump mengenai efektivitas hukuman terhadap Korea Utara.

Lee menyatakan kepada Trump bahwa hukuman nan ada saat ini tidak efektif dan menekankan perlu pendekatan baru dalam menangani rumor nuklir Korea Utara nan berbeda dari langkah menangani negara lain. Menurut Lee, Trump menyetujui pandangan tersebut, menandakan potensi perubahan arah kebijakan internasional terhadap Pyongyang di masa mendatang.

Hingga saat ini, kedua Korea secara teknis tetap dalam status bertempur lantaran bentrok 1950-1953 berhujung dengan gencatan senjata, bukan perjanjian tenteram resmi. (I-2)