Ketua MPR Buka Pameran Arsip Konstitusi, Ungkap Tantangan Pendiri Bangsa

Jakarta -

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan setelah kemerdekaan diproklamasikan, para pendiri bangsa menghadapi tantangan besar untuk membangun beragam perangkat negara. Mulai dari konstitusi, lembaga perwakilan, angkatan bersenjata, kepolisian, sistem pendidikan, hingga mata duit dan bank sentral.

Hal tersebut disampaikannya hari ini saat membuka Pameran Arsip Konstitusi nan merupakan kerja sama MPR RI dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Pitaloka, di Press Conference MPR RI, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Muzani, persoalan nan dihadapi bangsa Indonesia saat itu jauh lebih kompleks. Sebagai negara nan baru merdeka, Indonesia kudu segera membangun perangkat kenegaraan nan sebelumnya belum tersedia.

"Problem bangsa Indonesia sebagai negara merdeka bukan sekadar menyatakan diri sebagai negara merdeka. Ada kebutuhan terhadap angkatan bersenjata, kepolisian, juga kebutuhan mempunyai mata duit dan bank sentral sendiri nan ketika itu belum ada," ujar Muzani dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2026).

Selain itu, bangsa Indonesia juga menghadapi kebutuhan untuk membangun sistem pendidikan nasional dan lembaga perwakilan sebagai bagian krusial dari proses demokrasi. Seluruh perangkat tersebut kudu dibangun dalam situasi negara nan tetap serba terbatas dan dalam keadaan darurat.

Muzani menjelaskan bahwa pada 29 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Keberadaan KNIP menjadi bagian krusial dalam sejarah terbentuknya lembaga perwakilan Indonesia dan merupakan cikal bakal MPR.

"Pada 29 Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dan 29 Agustus kemudian menjadi hari lahir MPR, lantaran KNIP merupakan cikal bakal MPR. Di dalam KNIP dibicarakan beragam macam persoalan nan diperlukan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka," jelasnya.

Pameran Arsip Konstitusi ini memberikan gambaran mengenai beragam pemikiran dan perdebatan para pendiri bangsa dalam menentukan arah masa depan Indonesia. Arsip nan ditampilkan menjadi sumber krusial untuk memahami proses perjalanan ketatanegaraan Indonesia dari masa ke masa.

Dalam pembukaan pameran datang Sestama Bappenas Teni Widuriyanti, Plt. Sekretaris Utama ANRI Rini Agustina, serta Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian dan Perlindungan Arsip ANRI Mira Puspita Rini. Selain itu, turut datang Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi MPR RI Heri Herawan, serta sejumlah pejabat di lingkungan Setjen MPR RI.

Pada kesempatan tersebut, Muzani juga menerima Naskah Sumber MPRS Republik Indonesia nan diserahkan oleh inisiator Pameran Arsip Konstitusi sekaligus Duta Arsip dan Anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka.

"Pameran ini menunjukkan kebenaran bahwa Indonesia nan serba kekurangan diurus dengan sungguh-sungguh. Atas semua upaya dan jerih payah Bu Rieke, sejak 2013 hingga sekarang, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan nan luar biasa. Menyajikan info sampai 4.000 lebih laman bukan perkara gampang, meskipun itu baru sebagian mini dari proses kita berbangsa," ungkapnya.

Dia menilai lembaran-lembaran arsip nan dipamerkan bukan sekadar arsip lama. Arsip tersebut merupakan rekaman perjalanan bangsa Indonesia dalam membangun dan menjalankan kehidupan bernegara.

"Pameran Arsip Konstitusi ini menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Indonesia adalah negara nan dalam setiap proses, tahun berganti, mempunyai semangat zamannya sendiri," katanya.

Muzani menambahkan, perjalanan pemikiran pembangunan nasional juga dapat dilihat melalui arsip-arsip konstitusi dan ketatanegaraan nan ditampilkan. Pola pembangunan nasional pernah dirancang melalui Dewan Perancang Nasional (Depernas), kemudian berkembang menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa Orde Baru.

"GBHN itu tidak ada lagi dan sekarang MPR sedang merancang PPHN agar menjadi pola bagi pembangunan nasional kita pada masa nan bakal datang," pungkas Muzani.

Pameran Arsip Konstitusi diharapkan dapat menjadi ruang edukasi publik untuk mengenali kembali perjalanan konstitusi, kelembagaan negara, serta dinamika pemikiran kebangsaan nan membentuk Indonesia sebagai negara demokrasi.

Masyarakat dapat memandang bahwa perjalanan ketatanegaraan Indonesia dibangun melalui proses panjang, perdebatan, pemikiran, dan ikhtiar para pendiri bangsa nan relevan untuk terus dipelajari oleh generasi masa sekarang dan mendatang.

(anl/ega)