Ketua Komisi VII DPR Protes Tak Disapa Menpar di Rapat: Apa Salah Saya Bu

Jakarta - Komisi VII DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay sempat menyampaikan sejumlah kritik.

Rapat kerja digelar di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Dalam rapat itu, Saleh sempat protes Menpar tidak menyapa dirinya di awal rapat.

"Terima kasih sudah datang semua, ini lantaran Bu Menteri mau pergi duluan, makanya saya mau bicara takutnya saya nggak sempat bicara gitu lantaran saya pas masuk tadi tidak disapa," kata Saleh saat rapat.

Saleh tidak terima Menpar hanya menyapa personil Komisi VII DPR RI lainnya termasuk Lamhot Sinaga. Ia mempertanyakan apa salah dirinya terhadap Menpar.

"Yang disapa malah Pak Lamhot, jadi begitu Pak Lamhot masuk 'Selamat datang Pak Lamhot', jadi saya pas datang tadi padahal saya terlambatnya 3 menit 4 menit lah, tidak begitu lama kan, disapa pun nggak, jadi saya pikir apa salah saya sama Bu Menteri," ucap dia.

"Jadi biasa lah, jika orang Medan kan terus terang Pak, ya kan, apa adanya gitu, bukan ada apanya, tapi memang apa adanya saja, itu lah nan saya rasakan," lanjut dia.

Saleh lampau melanjutkan kritiknya kepada Menpar. Ia menyoroti kondisi penyerapan anggaran nyaris Rp 450 miliar nan tidak berimbang antara kedeputian di Kementerian Pariwisata.

"Maka begitu kita lihat di kedeputian lain anggarannya jadi kecil, kemarin ada nan Rp 18 miliar alias Rp 20 miliar, jadi begitu sudah pertengahan tahun lenyap anggarannya. Jadi ini kita di pertengahan tahun akhirnya mereka seakan-akan nan di kedeputian itu udah akhir tahun Anda nggak usah kerja lagi, ya udah datang ngantor, dan kita tidak tahu apa nan dikerjakan di sana, jadi ini krusial nan dibahas ini," ucap dia.

Selanjutnya, Saleh juga menyinggung persoalan banyaknya turis asing nan datang ke Indonesia untuk shopping akibat anjloknya rupiah. Dia menyebut sebetulnya perihal ini positif, tetapi menjadi dilema untuk Indonesia.

"Banyak orang dari Singapura dan Malaysia nan ke Batam untuk shopping wisata alias wisata belanja, alias apa lah namanya, sekarang malah sudah ke Jakarta, isunya sudah pindah ke Jakarta, besok lusa mungkin ke Bandung ke mana, nan mereka lakukan apa? Menikmati kenaikan selisih kurs ya kan, sekarang jika nggak salah (SGD 1) sudah Rp 14 ribuan ya, sudah mendekati lah, 1 SGD, saya dengar gitu," cecarnya.

"Nah jika itu terjadi sekarang pertanyaannya, itu kan menggembirakan sebetulnya Ibu Menteri, menggembirakan, lantaran pedagang pedagang kita itu peralatan kita laku, banyak pula habis, orang beli shopping banyak, tetapi pada sisi lain, ini belum tentu menggembirakan untuk tatanan ekonomi kita secara fundamental, kan berfaedah kita di mana posisinya. Apa kita senang mereka datang untuk wisata dan belanja, alias kita mempertahankan ini agar fondasi ekonomi kita makin kuat, jika kita mau berdiri di tengah gimana posisi Indonesia di situ? Gimana langkah atasinya itu? Karena pasti ada positif negatif Indonesia berada pada posisi itu," lanjut dia,

Kemudian, Waketum PAN ini juga menyoroti Menpar nan beberapa saat lampau kerap berjamu ke daerah-daerah. Ia bertanya apakah kunjungan itu bisa meningkatkan pendapatan.

"Tapi itu bagus saja itu kunjungan sebetulnya, kami senang, Ibu ke Sumbar pake baju-baju ini segala macem, saya nggak tahu kok postingan ibu itu langsung masuk aja ke HP saya, padahal saya nggak cari-cari, heran saya itu, nggak jadi saya juga heran kok ada aja, masuk, pindah ke kota mana, ada, sebetulnya kita senang. Tapi apa itu esensial untuk tingkatkan penghasilan negara?" tutur Saleh.

"Kalau anggaran aktivitas kegiatan lain di kementerian lain, katakanlah pendidikan Bu, pendidikan itu habiskan anggaran, bangun sekolah, bener nggak? Beli buku, laptop, komputer, apa lagi tuh, bangku dan seterusnya. Kesehatan, habiskan duit, apapun aktivitas di kementerian lain rata-rata habiskan uang. Nah di Pariwisata ini lenyap duit tapi saat nan sama potensi kembalikan duit itu untuk kita ada," lanjut dia.

Selanjutnya, kritik juga datang dari personil Komisi VII DPR Putra Nababan. Ia menyinggung Menpar nan hendak meninggalkan rapat lantaran ada urusan lain.

"Ibu izin saya tertarik nan disampaikan Pak Ketua, rasanya memang perih tidak disapa oleh Ibu Menteri, tapi lantaran Pak Ketua punya empati, lampau apakah layak jika kita lakukan pendalaman tidak ada menterinya? Ini saya tanya, kita hormati bagian eksekutif, iya mau konsolidasi tapi kita bagian legislatif, punya kewenangan konstitusional nan sama ketika bertanya dengan mitra alias mendalami, minta kebijakan ketua dalam perihal ini, lantaran pendalaman kita juga agak dalam," tutur dia.

Respons Menpar

Menpar Widiyanti Putri Wardhana kemudian merespons sejumlah kritik nan disampaikan ketua hingga personil Komisi VII DPR. Ia mengaku telah mencatat dan menyerap semua masukan dari Komisi VII DPR.

"Bapak Ibu ketua saya terima kasih atas semua masukan dan dukungannya, saya telah catat semua poin nan ada, saya percaya ibu wamen kelak dapat menjawab, dan kami tentu bakal menjawab juga di rapat berikutnya nan direncanakan tanggal 17 Juni untuk telaah anggaran tahun 2027, tapi juga bisa sambung kembali pertanyaan-pertanyaan dari bapak ibu sekalian," ujar Widiyanti.

Ia pun memohon izin untuk meninggalkan rapat lantaran ada perihal krusial lain nan kudu didatangi. "Saya bakal catat, dan telah kami serap, dan kami minta izin bapak ibu sekalian untuk meninggalkan ruangan, terima kasih," imbuhnya. (maa/dwr)