Ketua DPRD DKI Minta Tarif Ragunan Tak Perlu Naik, Ini Alasannya

Jakarta -

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menanggapi wacana kenaikan tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan hingga Rp 10 ribu. Suhud meminta kenaikan tarif tidak dilakukan jika tidak dibarengi peningkatan kualitas layanan.

Menurut Suhud, kenaikan tarif sebenarnya bisa dilakukan selama ada perubahan nan dirasakan masyarakat. Namun, dia tidak setuju jika tarif dinaikkan sekadar untuk menambah pemasukan tanpa adanya pembenahan pengelolaan.

"Yang enggak setuju jika tata kelolanya seperti itu saja. Enggak ada sesuatu nan baru nan dirasakan oleh masyarakat," kata Suhud di DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Suhud menilai masyarakat memerlukan tempat intermezo nan terjangkau. Karena itu, Pemprov DKI perlu mempertimbangkan keahlian penduduk sebelum meningkatkan tarif.

"Kalau misalnya ada sesuatu nan membikin orang wah, nah itu saya kira naik hanya tarif sampai Rp10.000 sih buat orang kecil," ujarnya.

Dia kemudian mempertanyakan apa nan didapat masyarakat jika tarif dinaikkan tetapi tidak ada perubahan signifikan di Ragunan.

"Ini kan persoalannya saya dapat apa ketika saya datang ke Ragunan. nan beda apa, orang begitu-gitu saja kok," lanjutnya.

Suhud apalagi mengaku sejak mini hingga sekarang tetap memandang kondisi Ragunan relatif tidak banyak berubah.

"Saya dari mini sampai sekarang nan namanya Ragunan begitu-begitu saja. Benar enggak? Dari mini kan datang Ragunan, sekarang datang lagi ya kayaknya sama saja," tuturnya.

Di sisi lain, Ia mengatakan pengelola Ragunan semestinya tidak hanya mengandalkan pendapatan dari tiket masuk. Menurutnya, ada banyak potensi lain nan bisa dikembangkan untuk meningkatkan pemasukan.

Dia mencontohkan merchandise, atraksi, hingga aktivitas nan membikin visitor bersedia mengeluarkan duit lebih.

"Memang kudu dikasih swasta lantaran Ragunan itu arealnya luas banget. Ratusan hektare kan. nan dipakai hewan kan hanya sebagian," jelasnya.

Menurut Suhud, area nan belum optimal bisa dimanfaatkan dengan melibatkan pihak swasta. Dengan begitu, pengelola dapat memperoleh sumber pendapatan tambahan tanpa semata-mata membebankan biaya kepada visitor melalui kenaikan tiket.

"Perlu diundang swasta, masuk ke situ, kelola. Keren itu. Nah, ini kan persoalan keahlian mengelola," katanya.

Suhud juga menyinggung konsep lokasi wisata lain nan bisa menarik visitor meski mempunyai beragam produk berbayar di dalamnya. Dia mencontohkan area Blok M nan ramai dikunjungi lantaran mempunyai kuliner dan aktivitas lain.

"Orang datang hanya pengin foto, mau pengin makan. Itu mirip-mirip lah," ujarnya.

Dia menilai Ragunan perlu menghadirkan daya tarik baru agar masyarakat merasa mendapatkan pengalaman berbeda ketika berkunjung.
Meski begitu, Suhud menegaskan dirinya bukan sepenuhnya menolak kenaikan tarif Ragunan. Dia hanya meminta Pemprov DKI memastikan adanya peningkatan kualitas jasa dan produktivitas pengelolaan sebelum meningkatkan nilai tiket.

"Jadi ini memang isunya menurut saya adalah gimana Ragunan itu tadi, meningkatkan kualitas layanannya kemudian juga mencari pengganti selain tiket," ucapnya.

Dia menilai kenaikan tarif, meski hanya beberapa ribu rupiah, tetap dapat menjadi beban bagi masyarakat. Ia menilai kenaikan tarif hingga Rp10 ribu dapat dipertimbangkan andaikan kualitas Ragunan sudah meningkat dan ada sesuatu nan baru nan ditawarkan kepada masyarakat.

"Jangan sampai dirasa membebani masyarakat. Kenaikan itu walaupun tidak terlalu besar katakanlah, tapi tetap jadi beban masyarakat," imbuhnya.

(bel/azh)