Ketua DPD Apresiasi Kebijakan Pemerintah Beri Kepastian Status Guru PPPK

Jakarta -

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin merespons rencana Pemerintah mengenai nasib pembimbing PPPK. Sultan menyambut baik rencana tersebut.

"Kami mengapresiasi kebijaksanaan Pemerintah dan tentunya ketua DPR RI nan terus memberikan atensi unik pada nasib para PPPK dan PPPK Paruh waktu. Kita berambisi berita baik ini bakal meningkatkan semangat pengabdian saudara-saudara kita para Guru dan Nakes non PNS di daerah," ujar Sultan kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Sultan menilai kepastian status ASN Pemerintah ini bentuk penghargaan negara kepada abdi negara. Dirinya menilai Presiden Prabowo Subianto mempunyai perhatian pada kebijakan berorientasi keadilan.

"Harus kita akui Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai concern pada kebijakan nan berorietasi pada prinsip keadilan dan pemerataan. Itu nilai nan patut apresiasi sebagai penduduk bangsa," ucapnya.

Sultan meyakini bahwa pemerintah mempunyai ruang fiskal untuk membiayai ASN-nya. Sultan juga meyakini kebijakan alih status PPPK ini bakal meningkatkan geliat ekonomi daerah.

"Saya kira dengan APBN nan mencapai 4000 triliun, Pemerintah mempunyai ruang fiskal nan cukup untuk membiayai para ASN kita. Namun, kita juga mau memastikan Pemerintah wilayah tidak bakal melakukan recruitment pegawai honorer," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan jumlah PPPK pembimbing saat ini mencapai 955.245 orang, sementara PPPK paruh waktu nan berprofesi sebagai pembimbing sebanyak 231.246 orang. Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan pembimbing nasional sebanyak 526.689 formasi.

"PPPK paruh waktu bakal diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu nan bakal dilakukan di tahun 2027," ujar Rini.

Guru berstatus PPPK juga bakal diberikan kesempatan mengikuti seleksi PNS nan pendaftarannya diperkirakan dimulai pada awal 2027. Menteri Keuangan menyampaikan skema tersebut telah melalui simulasi anggaran dan dinilai dapat dijalankan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Defisit pada 2027 tetap diproyeksikan sekitar 2,4%.

(ial/gbr)