Ketua Banggar DPR Dorong Penataan Ulang Kebijakan Subsidi Energi

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menekankan pentingnya belajar dari pengalaman menghadapi guncangan nilai minyak bumi nan terjadi berulang kali. Ia menyoroti akibat negatif dari perubahan nilai daya dunia nan saat ini kembali menekan kondisi perekonomian nasional.

"Kita punya pengalaman berkali kali atas akibat negatif dari oil shock. Kurang dari lima tahun kita mengalami oil shock lagi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4).

Kondisi pada 2026 dinilai mempunyai tantangan nan berbeda jika dibandingkan dengan situasi krisis daya pada 2022 lalu. Saat ini pemerintah menghadapi tekanan dobel berupa kenaikan nilai minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Ia menilai, berbeda dengan 2022, saat ini Indonesia belum mendapatkan untung tambahan dari lonjakan nilai komoditas batu bara dan sawit. Ketiadaan untung tak terduga tersebut membatasi ruang mobilitas anggaran negara saat ini dalam meredam gejolak nilai daya di pasar global.

Sementara itu, plafon subsidi dan kompensasi daya pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp381,3 triliun dengan dugaan nilai minyak US$70 per barel. 

"Resikonya, setiap pergeseran naik nilai minyak dan kurs bakal menambah biaya subsidi dan kompensasi energi," imbuh Said.

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan nilai BBM dan LPG meskipun tekanan fiskal meningkat demi menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini didukung oleh Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp420 triliun serta skema berbagi beban dengan pihak Pertamina.

"Saya mengapresiasi langkah ini, karena di saat daya beli masyarakat sedang turun, meningkatkan nilai BBM bakal makin memberi beban ke rakyat. Namun langkah ini kudu dilanjutkan dengan reformasi kebijakan subsidi," tegas dia.

Said melanjutkan, berasas info Susenas, pengedaran subsidi solar dan LPG selama ini tetap belum tepat sasaran. Sebagian besar faedah subsidi justru dinikmati oleh golongan rumah tangga nan tergolong bisa secara ekonomi.

Rumah tangga pada golongan desil 6 hingga 10 tercatat mengonsumsi sekitar 72 persen dari total alokasi subsidi solar. Sebaliknya, masyarakat miskin pada desil 5 ke bawah hanya merasakan faedah subsidi solar sebesar 28 persen saja.

Hal serupa terjadi pada konsumsi Pertalite nan didominasi oleh golongan bisa dengan proporsi mencapai nomor 79 persen. Ketimpangan ini terjadi lantaran golongan masyarakat atas mempunyai moda transportasi nan lebih banyak dibandingkan penduduk miskin.

Untuk subsidi LPG 3 kilogram, golongan rumah tangga menengah ke atas tercatat tetap menikmati sekitar 69 persen alokasi subsidi. Sistem perdagangan terbuka membikin peralatan bersubsidi ini bisa dibeli secara bebas oleh siapa saja tanpa pembatasan nan ketat.

Kondisi penyaluran subsidi listrik dinilai lebih baik lantaran sudah mulai menyasar rumah tangga dengan daya 900 VA ke bawah. Namun Said mencatat tetap terdapat bias sebesar 40 persen di mana rumah tangga bisa tetap menggunakan daya bersubsidi tersebut.

Pemerintah didorong segera mengubah skema penyaluran subsidi LPG agar lebih diarahkan kepada 40 persen masyarakat berpendapatan rendah. 

"Pertama, info kudu akurat. Kedua, penerima faedah dapat menggunakan biometrik," tutur Said merinci persyaratan teknis pembenahan.

Ia pun menyarankan penggunaan sistem identitas biometrik nan terhubung dengan rekening perbankan seperti nan telah diterapkan oleh pemerintah India. Sistem digital ini dianggap bisa meminimalkan manipulasi lantaran support disalurkan langsung kepada rekening penerima nan tervalidasi.

Jika sistem subsidi tertutup ini dijalankan, maka nilai LPG 3 kilogram di pasar bebas dapat disesuaikan dengan nilai pasar. Langkah ini diharapkan bisa secara signifikan mengurangi beban shopping subsidi nan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Terkait subsidi BBM, Said meminta Pertamina melakukan pengesahan ulang info aplikasi melalui sinkronisasi dengan info kendaraan pihak kepolisian. Fokus subsidi kudu diprioritaskan bagi kapal nelayan kecil, perangkat pertanian petani kecil, serta sepeda motor pelaku UMKM.

Kendaraan roda empat pribadi diusulkan untuk dilarang menggunakan solar subsidi dan Pertalite lantaran merupakan golongan penikmat terbesar. Pengecualian hanya diberikan untuk kendaraan niaga pelat kuning nan mengangkut pangan rakyat demi mencegah kenaikan inflasi.

Pihak PLN juga diminta melakukan pengesahan ulang terhadap pengguna listrik melalui integrasi info survei sosial ekonomi nasional. Pelanggan nan tingkat kesejahteraannya telah meningkat diharapkan keluar dari golongan tarif subsidi agar alokasi menjadi lebih efisien.

Reformasi kebijakan subsidi daya ini dianggap mendesak untuk segera dimulai mengingat ketidakpastian bentrok geopolitik di wilayah Teluk. Langkah awal reformasi bakal memberikan ruang fiskal nan lebih luas bagi pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis energi.

"Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, dikemudian hari pemerintah bakal lebih mempunyai ruang fiskal menghadapi oil shock," pungkas Said.

(rir)

Add as a preferred
source on Google