Ketika Pertumbuhan Pulang ke Daerah: 6% bukan Fatamorgana

(MI/Seno)

ADA masa ketika pertumbuhan ekonomi terasa seperti nomor nan tinggal terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia lahir di ruang statistik, diperdebatkan di ruang seminar, bergerak di layar para ekonom, lampau sesekali datang dalam pidato kenegaraan. Ada 5%, 6%, 8%. Angka-angka itu terdengar dingin.

Padahal, di kembali setiap satu persentase pertumbuhan ada cerita nan jauh lebih manusiawi. Ada warung nan kembali ramai, pabrik nan membuka pintu bagi pekerja baru, jalan nan memperpendek perjalanan petani menuju pasar, sekolah nan direnovasi kontraktor setempat, alias sebuah family nan untuk pertama kalinya setelah sekian lama mulai berani menyusun rencana untuk hari esok.

Karena itu, ketika beberapa ahli ekonomi meragukan sasaran pertumbuhan 6% pada 2027 nan dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, saya kira perdebatan tidak semestinya berakhir pada pertanyaan sederhana: mungkin alias tidak mungkin?

Pertanyaan nan jauh lebih krusial adalah dari mana pertumbuhan itu bakal datang, siapa nan bakal menggerakkannya, dan kepada siapa hasil akhirnya bakal pulang?

MEMBACA DATA

Data BPS memberi sedikit jawaban. Pada kuartal I 2025, hanya empat provinsi nan bisa tumbuh 6% alias lebih. Setahun kemudian jumlahnya menjadi delapan provinsi. Jika memandang semester pertama, jumlah provinsi nan tumbuh sedikitnya 6% meningkat dari empat pada 2025 menjadi tujuh pada 2026.

Namun, cerita nan lebih menarik justru muncul ketika kita turun lebih jauh ke tingkat kabupaten dan kota. Pada kuartal I 2024 terdapat 80 kabupaten/kota nan tumbuh 6% alias lebih. Setahun kemudian jumlahnya menjadi 101. Pada kuartal I 2026, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 118 daerah. Dalam dua tahun, jumlah kabupaten/kota nan bisa menembus pertumbuhan 6% bertambah sekitar 47,5%.

Lebih jauh lagi, sebanyak 358 dari 514 kabupaten/kota, nyaris 70%, mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 nan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuartal I 2024.

Tentu angka-angka itu belum berfaedah persoalan pemerataan telah selesai. Pertumbuhan wilayah tidak otomatis identik dengan pemerataan pendapatan, apalagi pemerataan kesejahteraan. Namun, dia memberikan sinyal nan susah diabaikan: percepatan ekonomi mulai muncul di semakin banyak titik pada peta Indonesia.

Gorontalo, misalnya, bergerak dari pertumbuhan 4,37% pada kuartal I 2024 menjadi 6,08% pada 2025 dan kemudian 7,68% pada 2026. Kepulauan Riau meningkat dari 5% menjadi 5,16% lampau 7,04%. Sulawesi Selatan bergerak dari 4,82% menjadi 5,79% dan kemudian 6,88%. Kalimantan Barat dari 4,98% menjadi 5%, lampau 6,14%.

Di tingkat kabupaten/kota, beberapa akselerasinya apalagi jauh lebih tajam. Halmahera Timur tumbuh dari 5,64% menjadi 26,25% dan kemudian 32,87%. Rote Ndao bergerak dari 2,71% menjadi 6,19% dan 15,68%. Sinjai mencapai 11,14%, Pohuwato 10,48%, Gowa 9,05%, sementara Mempawah dan Kendal masing-masing menembus 8,25% dan 7,86%.

MESIN PERTUMBUHAN

Tentu pertumbuhan ekstrem di sejumlah wilayah kudu dibaca dengan hati-hati. Basis ekonomi nan relatif kecil, hadirnya investasi baru, hilirisasi, ataupun proyek berskala besar dapat menghasilkan lonjakan nan belum tentu berulang setiap tahun.

Namun, justru di sanalah tersimpan sebuah pelajaran: Indonesia sebenarnya tidak kekurangan mesin pertumbuhan. Barangkali selama ini kita terlalu sering mencarinya di tempat nan sama.

Kesimpulan itu bukan sesuatu nan datang tiba-tiba bagi saya. Beberapa tahun lalu, saya berbareng tim menyusun Technical Paper on Target Setting for RPJMN 2025–2029 dalam kerangka Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur, alias Kiat. Salah satu pendekatan krusial nan digunakan ialah inter-regional input-output. Alasannya sederhana: Indonesia bukan sebuah ruang ekonomi nan homogen. Sumatra tidak sama dengan Jawa. Jawa tidak sama dengan Kalimantan. Sulawesi mempunyai struktur ekonomi sendiri, demikian pula Maluku, Papua, dan Bali-Nusa Tenggara.

Dalam kajian itu, skenario pertumbuhan tinggi apalagi memodelkan ekonomi Indonesia dapat mencapai sekitar 8,2% pada 2029, dengan prasyarat investasi prasarana nan memadai, tepat sasaran, dan semakin efisien. nan juga penting, kajian tersebut menekankan perlunya strategi investasi nan terdistribusi dengan baik untuk mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi disparitas antarwilayah.

Pesannya sederhana: tidak semua wilayah kudu tumbuh dengan resep nan sama. Jawa mempunyai kekuatan pada konektivitas, industri, jasa, dan ekonomi digital. Kalimantan mempunyai potensi besar dari hilirisasi dan energi. Sulawesi mempunyai rantai komoditas dan industri pengolahan nan terus berkembang. Sementara itu, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memerlukan percepatan konektivitas, digitalisasi, air bersih, dan pelayanan dasar. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa investasi nan lebih berorientasi pada sektor-sektor dengan multiplier tinggi dapat memberikan akibat ekonomi nan lebih efisien jika dibandingkan dengan sekadar mengulang pola alokasi investasi masa lalu. Bahkan untuk wilayah nan tertinggal, kebutuhan investasi tidak selalu sama bentuknya dengan wilayah nan sudah matang: ICT, air bersih, sanitasi, dan konektivitas dapat mempunyai peran nan jauh lebih menentukan.

MENCAPAI PERTUMBUHAN

Temuan tersebut kemudian saya bawa lebih jauh dalam penelitian mengenai pemodelan ekonomi integratif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, nan juga telah saya uji dan diskusikan di Cambridge University berbareng sejumlah scholar. Dalam penelitian itu, saya mencoba mempertemukan beberapa dimensi nan terlalu sering melangkah sendiri-sendiri dalam obrolan ekonomi: akibat keuangan, multiplier sektoral dan regional, kebutuhan investasi, hingga pengedaran kesejahteraan.

Salah satu hasil nan menarik adalah heterogenitas multiplier antarwilayah sangat berarti. Kombinasi sektor dan letak nan lebih optimal berpotensi meningkatkan akibat pertumbuhan agregat sekitar 15%-20% jika dibandingkan dengan pendekatan investasi nan seragam. Dengan kata lain, bukan hanya berapa banyak kita berinvestasi nan menentukan hasil akhirnya, tetapi juga di mana, kepada siapa, dan untuk aktivitas ekonomi apa investasi tersebut ditempatkan.

Di sinilah info pertumbuhan wilayah nan kita lihat hari ini menjadi menarik. Apa nan sebelumnya muncul dalam model mulai menemukan jejaknya dalam kenyataan.

Daerah-daerah bergerak dengan mesin nan berbeda, dengan kecepatan nan berbeda, tetapi semakin banyak di antaranya mulai menemukan sumber pertumbuhan mereka sendiri.

Itulah pula kenapa saya memandang program-program pemerintahan Presiden Prabowo, dari makan bergizi gratis, koperasi desa, pembaharuan sekolah, hingga pembaharuan rumah nan mendorong keterlibatan kontraktor dan pengusaha daerah, tidak semestinya dibaca semata-mata sebagai program sosial alias shopping pemerintah.

Jika kreasi dan eksekusinya tepat, program-program tersebut dapat menjadi corak desentralisasi permintaan.

Bayangkan ketika sebuah sekolah di kabupaten direnovasi kontraktor lokal. Dana pemerintah berubah menjadi bayaran tukang di wilayah itu. Material dibeli dari pedagang setempat. Kendaraan pengangkut memperoleh pekerjaan. Pendapatan pekerja kemudian dibelanjakan di warung sekitar. Uang itu beranjak tangan, tetapi tidak segera meninggalkan daerah.

Dalam kitab teks ekonomi kita mengenalnya sebagai multiplier effect. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mungkin mengenalnya dengan kalimat nan jauh lebih sederhana: duit akhirnya berputar di kampung sendiri.

Hal nan sama dapat terjadi pada MBG. Ketika dapur-dapur program membeli telur, ikan, sayuran, beras, dan beragam kebutuhan dari produsen di sekitarnya, sebuah program peningkatan kualitas gizi sekaligus dapat menjadi sumber permintaan nan relatif stabil bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal.

Koperasi desa pun, jika bisa berfaedah sebagai agregator produksi dan distribusi, dapat membikin sebagian nilai tambah nan dulu mengalir keluar wilayah tinggal lebih lama di desa.

Dengan demikian, pembangunan tidak lagi sekadar persoalan berapa besar biaya nan dikirim dari Jakarta ke daerah. nan lebih krusial adalah berapa lama nilai tambah itu tinggal, berputar, dan berkembang di wilayah tersebut.

Namun, saya juga tidak mau kita jatuh cinta terlalu sigap kepada nomor pertumbuhan.

PERINGATAN

Penelitian kami justru memberikan sebuah peringatan. Pertumbuhan tinggi tidak otomatis menjadi pertumbuhan nan inklusif. Analisis growth incidence curve menemukan adanya kejadian urban middle-class squeeze: kelas menengah perkotaan dapat mengalami pertumbuhan kesejahteraan nan lebih lambat jika dibandingkan dengan rata-rata, apalagi ketika ekonomi secara keseluruhan terus membesar.

Karena itu, pertumbuhan 6% nan tidak menciptakan pekerjaan hanyalah angka. Pertumbuhan 8% nan meninggalkan kelas menengah, golongan rentan, dan wilayah tertinggal juga merupakan kemenangan nan kehilangan sebagian maknanya.

Inilah pekerjaan rumah berikutnya. Industrialisasi kudu diperluas, tetapi jangan berakhir menjadi enclave

 yang terputus dari ekonomi daerah. Investasi kudu terus masuk, tetapi keterkaitannya dengan UMKM, pemasok lokal dan tenaga kerja setempat kudu semakin dalam. Infrastruktur kudu terus dibangun, tetapi bukan hanya menghubungkan kota dengan kota; dia kudu menghubungkan manusia dengan kesempatan.

Daya beli juga kudu dijaga. Pada akhirnya konsumsi rumah tangga adalah jantung nan membikin begitu banyak mesin ekonomi wilayah terus berdenyut.

Kita terlalu lama membayangkan pertumbuhan Indonesia sebagai sebuah mesin besar nan berdiri di Jakarta dan Pulau Jawa, lampau berambisi panas mesinnya perlahan menjalar ke tempat lain.

Barangkali masa depan Indonesia justru berbeda. Mungkin dia bakal terdiri dari ratusan mesin pertumbuhan nan menyala bersamaan: dari Gorontalo sampai Kendal, dari Mempawah hingga Gowa, dari Rote Ndao sampai Halmahera Timur.

Data hari ini tentu belum mengatakan perjalanan telah selesai. Namun, dia mengatakan sesuatu nan barangkali tidak kalah penting: perjalanan itu sudah dimulai.

Jika semakin banyak wilayah bisa berlari di atas 6%, sementara kebijakan pemerintah secara sengaja memperluas investasi, permintaan, dan kesempatan ekonomi ke luar pusat-pusat pertumbuhan tradisional, pertumbuhan 6% bukan lagi sekadar nomor dalam pidato.

Bahkan mimpi tentang pertumbuhan nan lebih tinggi suatu hari kelak tidak kudu selalu dianggap sebagai fatamorgana. Mesinnya sudah ada. Sebagian apalagi telah menyala.

Tugas kita sekarang bukan sekadar membuatnya berlari lebih cepat, melainkan juga memastikan nyalanya menyebar, dan cahayanya sampai ke rumah-rumah nan selama ini terlalu lama berdiri di pinggir pembangunan.