Ketika Asal Bapak Senang (ABS) Menyamar sebagai Savoir-Vivre

Salah satu kualitas nan sering membikin seseorang terasa menyenangkan dalam pergaulan adalah kemampuannya membawa diri. Ia memahami kapan perlu berbincang dan kapan lebih baik mendengarkan, bisa menempatkan diri dalam beragam situasi, menjaga kenyamanan orang lain tanpa terkesan dibuat-buat, serta menunjukkan sikap nan tenang dan penuh penghargaan.

Dalam tradisi Prancis, keahlian semacam ini dikenal sebagai savoir-vivre, ialah seni menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan orang lain secara layak serta beradab di ruang sosial.

Ross E. Dunn (2011)—dalam bukunya berjudul Petualangan Ibnu Battuta—menggambarkan lingkungan Tangier tempat Ibn Battuta tumbuh pada abad ke-14, dengan menunjukkan bahwa pembentukan pribadi dalam masyarakat kota tidak hanya bertumpu pada ilmu, tetapi juga pada etika pergaulan.

Dengan merujuk pada Kenneth Brown dalam People of Salé (1976), Dunn memahami savoir-vivre sebagai bagian dari tata hidup sosial nan mencakup kesopanan, pengendalian diri, kebersihan, tata langkah makan, langkah berpakaian, hubungan sosial, hingga perilaku pribadi. Sesuatu dianggap tidak layak ketika menimbulkan kejengkelan alias rasa tidak nyaman bagi orang lain, sementara orang nan mempunyai savoir-vivre bisa membangun hubungan secara serasi, akrab, dan alami.

Dalam banyak kebudayaan, termasuk Indonesia, keahlian semacam itu kerap dianggap sebagai tanda kedewasaan sosial. Kita mengenal ungkapan seperti “tahu diri”, “mengerti posisi”, “jangan terlalu frontal”, alias “pandai membawa suasana”. Ungkapan-ungkapan itu lahir dari kebutuhan nan wajar dalam hidup bersama. Sebab, pergaulan sosial memang tidak bakal melangkah sehat jika setiap orang hanya mengikuti ego sendiri dan merasa paling benar.

Pergaulan sosial bakal semakin tidak sehat saat keahlian savoir-vivre—alih-alih digunakan merawat hubungan sosial—justru untuk menjaga kedekatan dengan kekuasaan. Orang tetap tampak sopan, tahu kapan tersenyum, mengangguk, alias memilih diam.

Namun perlahan, daya kritisnya menghilang. Keberatan hanya berani diucapkan ketika penguasa tidak ada, sementara di hadapannya semua berubah menjadi persetujuan. Bentuknya bukan penjilatan nan kasar dan terang-terangan, melainkan kepatuhan nan tampil rapi melalui bahasa halus, gestur hormat, dan kesiapan untuk selalu berbicara “siap”. Kepura-puraan dilakukan atas nama kesopanan, tahu diri, dan mengerti posisi, padahal hanya untuk menyenangkan pihak lain alias istilahnya Asal Bapak Senang (ABS).

Istilah ABS kemungkinan mulai dikenal luas pada masa Bung Karno. Dalam memoar Bambang Widjanarko (1988), Sewindu Dekat Bung Karno, diceritakan bahwa personil DKP alias Detasemen Kawal Pribadi sering memainkan musik cha-cha untuk mengiringi Bung Karno dalam aktivitas ramah-tamah. Lama-kelamaan, mereka merasa capek dan jenuh lantaran kudu memainkan irama nan sama berulang-ulang.

Ketika ada kemauan untuk mengganti irama, AKBP Mangil—Komandan DKP nan telah mendampingi Bung Karno sejak masa Yogyakarta tahun 1948—berkata, “Ali, sudahlah! Layani saja kehendak Bapak, nan krusial asal Bapak senang.” Dari momen itulah muncul istilah 'Asal Bapak Senang', nan kemudian berkembang untuk menggambarkan pola hubungan antara bawahan dan kekuasaan dalam kehidupan sosial-politik Indonesia.

Meski secara istilah baru muncul di era Orde Lama, mentalitas ABS jauh lebih tua daripada namanya. Dalam sejarah Indonesia, sikap semacam ini tumbuh dari lapisan panjang feodalisme dan kolonialisme, ialah ketika kedekatan dengan penguasa sering lebih menentukan keselamatan daripada keberanian mengatakan kebenaran.

Ajip Rosidi (2004), dalam artikelnya "Pendidikan dan Kebudayaan", memberi kerangka krusial untuk memahami perihal ini. Menurutnya, pengalaman panjang sebagai bangsa jajahan membentuk “budaya bawahan”, ialah keadaan ketika orang pribumi terbiasa memandang kekuasaan dari posisi rendah, sementara budaya penguasa dianggap sebagai ukuran kemajuan dan keunggulan. Dalam suasana seperti itu, kedekatan dengan penguasa menjadi sumber rasa aman, apalagi sumber nilai diri.

Ajip juga menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya bekerja melalui kekuasaan langsung orang Belanda atas rakyat. Dalam banyak hal, kekuasaan kolonial justru melangkah lewat elite pribumi, seperti bupati, priyayi, dan pemimpin tradisional nan menjadi perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat.

Mereka memperoleh posisi dan kehormatan administratif, sementara rakyat tetap menanggung tanggungjawab tanam, kerja, dan setoran. Dalam keadaan seperti itu, ABS bukan lagi sekadar berfaedah “asal bapak senang”, melainkan juga “asal posisi aman”. nan utama bukan keberanian menyampaikan penderitaan rakyat, melainkan keahlian menjaga hubungan baik dengan penguasa di atas.

Dalam kerangka ini, apa nan disebut Ajip sebagai mentalitas makelar menjadi sangat relevan. Elite perantara hidup dari kedekatan dengan pusat kekuasaan, bukan dari keberanian menanggung akibat moral. Posisi mereka menggantung: cukup dekat ke atas untuk memperoleh keuntungan, tetapi cukup jauh dari bawah, sehingga tidak lagi sungguh-sungguh merasakan beban rakyat.

Ajip juga memperlihatkan bahwa kepatuhan dalam masyarakat lama tidak hanya lahir dari pengalaman kolonial, tetapi juga dari warisan feodal. Dalam struktur kerajaan, rakyat terbiasa menempatkan raja sebagai pusat kehidupan. Hasil kerja, tenaga, apalagi nyawa dapat dipandang sebagai sesuatu nan berada di bawah kehendak raja.

Berkata “tidak” kepada penguasa akhirnya tidak lagi dipahami sebagai urusan biasa dalam kehidupan sosial alias pemerintahan. Ia bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata moral. Tata krama dan kepatuhan pun saling bertumpuk: nan satu tampak sebagai etika, sementara nan lain bekerja sebagai ketundukan. Dari keadaan seperti ini, kesopanan mulai kehilangan jaraknya dari rasa takut.

Hubungan antara savoir-vivre dan ABS menjadi semakin jelas. Savoir-vivre menuntut kecakapan mengelola hubungan sosial agar berjalan lembut dan tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Namun, dalam struktur feodal-kolonial, keahlian itu mudah bergeser menjadi kecakapan menjaga posisi di hadapan penguasa. Orang belajar tampak tertib, santun, dan tahu diri, tetapi belum tentu belajar merdeka dalam berpikir. Maka nan lahir bukan hanya sopan santun, melainkan juga kepatuhan nan diberi busana budaya.

Dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya sering terlihat sederhana. Ada istilah “ketawa karier”, ialah tawa nan muncul bukan lantaran sesuatu betul-betul lucu, melainkan lantaran nan melucu adalah orang nan berkuasa. Ada juga kata “siap” nan selalu terselip saat menjawab segala jenis pertanyaan alias perintah, meski sebenarnya persoalan belum dipahami dengan utuh. Bahkan nan lebih aneh, ketika hendak bertanya, orang merasa perlu membuka dengan “mohon izin”, seakan-akan memakai logika pun kudu lebih dulu mendapat restu.

Kata “bapak” dalam ABS juga tidak bisa dianggap netral. Setelah kemerdekaan, julukan lama seperti “kanjeng Sultan” alias “daulat tuanku” seolah hanya berganti rupa menjadi “bapak”. Dalam kebudayaan kita, hubungan bapak dan anak tidak sepenuhnya demokratis. Bapak kerap dipandang sebagai pemegang kuasa utama, sementara anak ditempatkan sebagai pihak nan kudu patuh.

Pola serupa juga terjadi ketika pemimpin disebut “ibu”. Sebutan ini memang terasa hangat dan penuh penghormatan, tetapi dalam ruang kekuasaan dia tetap dapat membungkus hubungan hierarkis dengan gambaran tentang keluarga.

Akibatnya, kritik kepada “bapak” mudah dianggap kurang ajar, sementara kritik kepada “ibu” bisa terdengar sebagai sikap tidak tahu diri. Perbedaan pendapat pun tidak lagi dipahami sebagai bagian dari logika nan sehat, tetapi dibaca seperti kedurhakaan kepada figur orang tua.

Mochtar Lubis (1977), melalui pidato kebudayaannya berjudul "Manusia Indonesia", memberi bahan refleksi nan tidak bisa diabaikan. Pandangannya memang pernah diperdebatkan lantaran dianggap terlalu menyapu rata. Namun ketika dia berbincang tentang hipokrisi, topeng, dan sikap ABS, ada bagian nan tetap berfaedah untuk membaca gimana orang belajar menyembunyikan pikiran di hadapan kekuasaan.

ABS bisa dipahami sebagai anak dari hipokrisi sosial. Orang tidak langsung menjadi penjilat. Mula-mula dia belajar menyembunyikan ketidaksetujuan: mengubah keberatan menjadi senyum, kritik menjadi diam, dan kata “tidak” menjadi ungkapan lain nan lebih aman. Mochtar apalagi menulis bahwa orang belajar mengatakan “tidak” melalui cara-cara lain, sampai kata itu tertutup beragam topeng dan tidak lagi mudah dikenali.

Mochtar juga menegaskan bahwa sikap ABS berakar jauh pada masa feodal, ketika rakyat kudu berhadapan dengan tuan-tuan lokal nan menekan dan menindas. Untuk melindungi diri, rakyat belajar mengenakan topeng. Di hadapan kekuasaan, mereka tampil dengan bahasa tunduk seperti “inggih”, “sumuhun”, alias “ampun duli tuanku”.

Kata kuncinya adalah topeng. Di hadapan kekuasaan, orang bisa tampak lembut dan penuh hormat, bukan selalu lantaran hormat itu lahir dari kesadaran nan merdeka, melainkan lantaran sikap semacam itu diperlukan agar tetap aman. Lama-kelamaan, topeng itu tidak lagi terasa sebagai topeng. Ia berubah menjadi kebiasaan, lampau mengeras menjadi budaya.

Orang semakin pandai menyembunyikan kata hati, perasaan, pikiran, apalagi keyakinannya sendiri. Integritas pun jarang runtuh sekaligus. Ia biasanya terkikis pelan-pelan, melalui kebiasaan mini untuk terus mengangguk, terus berbicara “iya”, dan terus memilih posisi kondusif di hadapan kekuasaan.

Maka dari itu, ABS bukan semata persoalan bawahan nan menjilat. Ia adalah hubungan dua arah nan sama-sama dipelihara. Penguasa senang dibenarkan, sementara bawahan merasa kondusif ketika membenarkan. Dalam relasi semacam ini, kritik tidak lenyap lantaran orang berakhir berpikir, tetapi lantaran semua orang belajar bahwa berpikir terlalu jujur dapat membahayakan posisi.

Sopan santun tetap diperlukan untuk menjaga hubungan sosial. Namun nilainya lenyap ketika dia dipakai untuk menyembunyikan ketakutan, membungkam kebenaran, alias menjaga diri dari akibat berpikir terlalu jujur. Pada akhirnya, ABS tampil sebagai savoir-vivre, memakai bahasa kesopanan, gestur penghormatan, dan wajah kedewasaan sosial, tetapi di dalamnya tersimpan kepatuhan nan sudah kehilangan keberanian moral.

Orang mungkin tetap tampak sopan dan tahu langkah membawa diri. Namun ketika keberanian berbicara betul terus ditunda demi menjaga posisi, nan rusak bukan hanya hubungan dengan kekuasaan, melainkan juga hubungan seseorang dengan pikirannya sendiri. Ia tidak lagi sekadar berhati-hati; dia mulai berbaikan dengan ketidakjujuran. Mochtar Lubis menutupnya dengan kalimat:

"Sikap ini juga telah mendorong terjadinya pengkhianatan intelektual di negeri kita."