Kesepakatan Dagang RI-AS Tetap Berjalan Meski MA Batalkan Tarif Trump

Putusan MA Amerika Serikat membatalkan izin tarif resiprokal dunia Presiden Donald Trump. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons putusan Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat nan membatalkan izin tarif resiprokal dunia Presiden Donald Trump. Menurutnya, kesepakatan antara Indonesia dan Negeri Paman Sam tetap terus melangkah sebagaimana mestinya.

Terkini, kedua belah pihak menunggu penggodokan proses norma perjanjian, sebelum akhirnya kesepakatan bertindak 60 hari setelah ditandatangani. Meski begitu, baik Indonesia maupun AS bakal menempuh konsultasi dengan lembaga terkait, termasuk pemerintah RI nan nantinya membuka perbincangan berbareng DPR.

"Bagi Indonesia nan sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antara dua negara, ini tetap tetap berproses," tutur Airlangga melalui tayangan keterangan pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Minggu (22/2/2026).

Menyikapi putusan peradilan tertinggi di AS itu, Airlangga mengutarakan niat Pemerintah RI untuk membawa perihal ini ke meja pembahasan berbareng jejeran DPR. Ia berpandangan bahwa negara tetap mempunyai cukup ruang waktu guna mengkaji ulang perundingan jual beli dengan pihak Amerika Serikat.

Selain itu, pemerintah RI disebut sudah berkoordinasi dengan Departemen Keuangan AS setelah putusan MA soal kebijakan tarif resiprokal Trump.

"Akan ada keputusan kabinet mereka terhadap mereka nan sudah menandatangani perjanjian," kata Airlangga.

Yang pasti, Airlangga menekankan sudah ada kesepakatan kedua belah pihak soal penyesuaian tarif dagang. Seperti AS nan memberikan tarif 0 persen bagi masuknya sejumlah komoditas tertentu dari Indonesia, mulai dari sektor pertanian, peralatan elektronik, tekstil, hingga CPO.

"Jadi itu tidak dibatalkan. Jadi ini nan kami tunggu sampai dengan 60 hari ke depan," katanya.

Di samping itu, Airlangga mengonfirmasi bahwa dia telah menyampaikan laporan langsung mengenai situasi ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Menindaklanjuti laporan tersebut, Prabowo menginstruksikan agar segala implikasi dari kebijakan ini ditelaah dengan sangat teliti.

"Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kami mempelajari seluruh akibat nan mungkin timbul, dan Indonesia siap dengan beragam skenario lantaran skenario keputusan MA Amerika ini sudah dibahas dengan USDR sebelum kita tandatangani," kata dia.