Sesi obrolan Komisi 8 berjudul "Bingkai Komparatif Praktik Baik Kawasan" pada Konferensi Keluarga Asia Pasifik nan berjalan di Jakarta, Sabtu (12/9).(MI/HO)
KERAGAMAN budaya dan kepercayaan di area Asia Pasifik terbukti menjadi kekuatan esensial dalam membangun ketahanan keluarga. Hal ini menjadi poin utama dalam sesi obrolan Komisi 8 berjudul "Bingkai Komparatif Praktik Baik Kawasan" pada Konferensi Keluarga Asia Pasifik nan berjalan di Jakarta, Sabtu (12/9).
Diskusi nan dimoderatori oleh Yuherina Gusman, Ph.D. ini menghadirkan panelis dari empat negara: Prof. Rose Abdullah (Brunei Darussalam), Mrs. Masitoh Borsu (Tailan), Prof. Dr. Norhasmah Sulaiman (Malaysia), dan Wirianingsih, M.Si. (Indonesia). Para master berbagi kebijakan efektif nan telah sukses memperkuat struktur family dan mengoptimalkan peran wanita di negara masing-masing.
Praktik Baik dari Empat Negara
Brunei Darussalam menonjolkan model pendidikan wanita berbasis nilai Islam sebagai pilar kemajuan bangsa. Prof. Rose Abdullah menjelaskan bahwa sejak 2013, Sultan Brunei telah mewajibkan pendidikan kepercayaan selama tujuh tahun di luar sekolah formal.
Saat ini, pemerintah Brunei tengah berupaya mengintegrasikan pendidikan kepercayaan ke dalam kurikulum sekolah umum serta menjadikan pendidikan wanita sebagai prioritas nasional.
Sementara itu, Tailan memfokuskan kekuatannya pada perlindungan kesehatan dan gizi. Masitoh Borsu memaparkan dua pilar utama kebijakan Tailan, ialah sistem perlindungan kesehatan sejagat (UHC) dan kerangka norma perlindungan anak serta kewenangan ibu, termasuk libur bersalin dan support bagi family berpenghasilan rendah.
Malaysia mengambil pendekatan inklusif dengan mengintegrasikan nilai-nilai dari beragam kepercayaan (Islam, Hindu, Buddha) ke dalam kebijakan nasional. Prof. Dr. Norhasmah menjelaskan penggunaan nilai "KASIH" (Kasih sayang, Akhlak, Sehat dan selamat, Ilmu, dan Harmoni) sebagai landasan bagi organisasi non-pemerintah (NGO) dalam menjalankan program keluarga.
Dari perspektif Indonesia, Wirianingsih menekankan pentingnya kerjasama berbasis komunitas. Ia menyoroti peran strategis organisasi wanita seperti KOWANI, BMIWI, Salimah, hingga aktivitas akar rumput seperti PKK dan Posyandu. Menurutnya, ketahanan family hanya bisa dicapai melalui sinergi antara negara, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas.
| Brunei Darussalam | Pendidikan & Nilai Agama | Wajib pendidikan kepercayaan 7 tahun & prioritas pendidikan perempuan. |
| Tailan | Kesehatan & Perlindungan Sosial | Universal Health Coverage (UHC), akta perlindungan anak, & support gizi. |
| Malaysia | Integrasi Nilai Majemuk | Penerapan nilai KASIH (Kasih sayang, Akhlak, Sehat, Ilmu, Harmoni). |
| Indonesia | Kolaborasi Komunitas | Sinergi organisasi wanita (KOWANI, PKK, dll) dengan negara & masyarakat. |
Kesimpulan dan Rekomendasi Panel
Meskipun setiap negara mempunyai pendekatan nan berbeda, para panelis menyepakati beberapa "benang merah" untuk memperkuat ketahanan family di masa depan:
- Paket Minimum Keluarga: Perlunya standar jasa nan mencakup kesehatan ibu-anak, screening gizi, dan edukasi parenting dasar.
- Model Pendampingan Komunitas: Pembentukan relawan kesehatan sebagai penghubung rujukan jasa kesehatan di tingkat keluarga.
- Mekanisme Perlindungan Terpadu: Penguatan sistem rujukan untuk menangani kasus KDRT, pemenuhan nafkah, dan penelantaran.
- Nilai Inklusif: Menjadikan nilai-nilai berbareng nan inklusif sebagai fondasi program ketahanan keluarga.
- Kebijakan Ramah Keluarga: Mendorong lingkungan kerja nan mendukung keseimbangan peran family serta pemberdayaan wanita secara berkelanjutan. (Z-1)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·