Kepala Daerah Didorong Ubah Pembelajaran Menjadi Aksi Nyata

ilustrasi(Antara)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong penguatan kapabilitas kepemimpinan kepala daerah melalui Program Kepemimpinan Kepala Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026. Program nan berjalan pada 2-12 September 2026 tersebut dirancang tidak hanya untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga mendorong lahirnya rencana tindakan nan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

KPPD Angkatan IV 2026 diselenggarakan BPSDM Kemendagri berbareng Lemhannas RI dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC). Program ini melibatkan kepala wilayah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta menghadirkan beragam perspektif dari pejabat pemerintah, akademisi, praktisi, dan tokoh nasional. Melalui rangkaian pembelajaran tersebut, peserta diharapkan bisa memperluas pandangan dalam menghadapi beragam tantangan strategis pemerintahan dan pembangunan daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa penyusunan rencana tindakan menjadi bagian krusial untuk memastikan proses pengembangan kompetensi tidak berakhir pada aktivitas pembelajaran. 

"Berbagai pengetahuan dan perspektif nan diperoleh peserta selama program diarahkan untuk diterjemahkan menjadi agenda strategis nan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan di masing-masing daerah," tutur Akhmad.

Pendekatan tersebut menempatkan BPSDM Kemendagri tidak hanya sebagai penyelenggara program, tetapi juga sebagai lembaga nan mengawal proses pengembangan kapabilitas kepala wilayah secara terarah dan berorientasi pada implementasi. Proses tersebut dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengantar program, pembekalan materi, pendampingan, hingga coaching dalam penyusunan Renaksi.

Bahas Hilirisasi hingga Ketahanan Energi

KPPD Angkatan IV 2026 menghadirkan beragam materi nan berangkaian dengan tantangan strategis pembangunan nasional dan daerah. Peserta memperoleh wawasan mengenai hilirisasi dan penguatan industri wilayah menuju Indonesia Emas 2045, ketahanan energi, transformasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, hingga kesempatan pembiayaan pembangunan daerah.

Berbagai perspektif tersebut diharapkan dapat membantu kepala wilayah memandang tantangan pembangunan secara lebih komprehensif, sekaligus mengidentifikasi kesempatan nan dapat dikembangkan sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.

Menjelang berakhirnya program, para peserta mengikuti coaching penyusunan rencana tindakan nan kemudian dipresentasikan dengan melibatkan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

"Melalui KPPD Angkatan IV Tahun 2026, BPSDM Kemendagri menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi kepala wilayah nan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapabilitas individu," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus.

Lebih dari itu, keahlian kepemimpinan perlu diarahkan pada kapabilitas untuk memimpin perubahan dan menerjemahkan pengetahuan nan diperoleh menjadi kebijakan serta langkah konkret di daerah. Dengan pendekatan tersebut, program pengembangan kepemimpinan diharapkan dapat memberikan akibat lebih luas terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.