Kepala BPGMN Ungkap Arahan Prabowo Agar Gambut Kembali Basah, Ahli Dilibatkan

Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Manggrove Nasional (BPGMN) dan Mayjen Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN. Satyawan mengungkapkan pengarahan Prabowo, lantaran persoalan gambut kerap berulang pada saat musim kemarau.

"Arahan Pak Presiden, kita diharapkan bisa mengelola gambut agar ketika terjadi musim tandus ekstrem seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kesehatan. Itu nan paling krusial dari badan pengelola gambut dan mangrove," kata Satyawan usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Selain mengelola gambut, BPGMN juga bekerja mengelola dan melindungi mangrove, mengurangi deforestasi mangrove. Serta memulihkan ekosistem gambut dan mangrove nan sudah terbakar alias mengalami deforestasi agar kembali menjadi ekosistem nan baik.

Menurut Satyawan, gambut nan terbakar lantaran ada upaya mengubah sifat alami, dari nan basah dan lembap menjadi kering. Hal ini, kata Satyawan, merupakan masalah utama dalam pengelolaan gambut di Indonesia.

"Karena itu, saya berbareng Pak Sriyanto bakal menyusun rencana untuk mengembalikan kondisi gambut agar kembali lembap dan basah," ujarnya.

Menurut Satyawan, sumber kekeringan di lahan gambut adalah kanal nan jumlahnya sudah sangat banyak. Di sisi lain, gambut juga mempunyai kubah nan berfaedah sebagai tempat penyimpanan air.

"Sering kali kubah gambut justru dibuat kanal, padahal kubah tersebut merupakan menara air. Akibatnya, ketika musim tandus seperti sekarang, air dari kubah sudah habis. Kita bakal mengembalikan kondisi gambut agar basah melalui pemetaan kanal dan pembuatan sekat kanal agar air tidak terdrainase dengan deras," ucapnya.

Dalam kerjanya, Satyawan dan Sriyanto bakal bekerja sama dengan masyarakat dan mengaktifkan peran mereka dalam mengelola gambut, agar tidak membudidayakan komoditas nan memerlukan banyak air.

"Kita bakal mendorong komoditas nan ramah terhadap kondisi gambut, misalnya sagu, jelutung, nanas, dan komoditas lainnya. Jangan sampai perlindungan gambut mematikan ekonomi masyarakat. Itu nan menjadi tugas kita," sebutnya.

Tak hanya itu, Satyawan mengatakan BPGMN bakal melibatkan akademisi hingga pakar. Mereka bakal diminta masukan dalam pengelolaan kedua ekosistem tersebut, termasuk ekosistem esensial dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Betul sekali. Pengelolaan gambut memerlukan support sains nan cukup canggih, misalnya untuk pemodelan, mengetahui kapan dan di mana gambut mengering, serta memetakan akibat kebakaran. Dalam struktur organisasi badan ini nantinya bakal ada golongan mahir dari beragam bidang, seperti hidrologi gambut, revegetasi gambut, dan sosial ekonomi. Begitu juga untuk mangrove, bakal ada golongan mahir tersendiri," imbuhnya.

(rfs/maa)