1 jam yang lalu
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Sumsel di Palembang, 18 Oktober 2026.
PALEMBANG — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi menekankan pentingnya pertimbangan berkala dan penguatan sinergi lintas lembaga agar penanganan karhutla melangkah efektif serta tepat sasaran. Hal ini disampaikan Kristomei saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Palembang, Minggu (18/10/2026).
Kunjungan ini merupakan langkah BNPB untuk mengidentifikasi dan memetakan langsung beragam hambatan serta kebutuhan penanganan karhutla di wilayah nan memerlukan support dari pemerintah pusat.
“Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih nan sudah kita kerjakan dan apa sih nan bakal perlu support pusat untuk diback-up," ujar Kristomei.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan kudu melibatkan sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta sinkronisasi program antara pusat dan daerah.
“Kita ini kudu berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus bekerja-sama antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," jelasnya.
Meskipun ribuan personel campuran dan beragam armada alutsista seperti helikopter telah dikerahkan, pertimbangan secara berkala dinilai krusial untuk mengukur efektivitas operasi di lapangan. Hal ini bermaksud agar pengerahan pasukan dan penggunaan sarana prasarana berbanding lurus dengan penurunan luasan kebakaran serta jumlah titik panas (hotspot).
“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, jika tidak efektif, apa evaluasinya?" jelasnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·