Kenneth DPRD DKI Minta Program Padat Karya Jadi Jalan Naik Kelas bagi Pekerja Jakarta

Jakarta -

Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nan membuka 2.843 lowongan kerja, melalui program padat karya dengan skema pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Menurut laki-laki nan berkawan disapa Bang Kent itu, kebijakan tersebut menunjukkan kepekaan dan respons sigap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kondisi ketenagakerjaan nan tetap menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat DKI Jakarta. Namun, Kent mengingatkan agar program padat karya tidak hanya diposisikan sebagai solusi jangka pendek untuk mengurangi nomor pengangguran.

"Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta nan telah membuka 2.843 lowongan kerja padat karya dengan bayaran sesuai UMP DKI Jakarta. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat nan memerlukan pekerjaan. Namun program ini kudu mempunyai orientasi jangka panjang, bukan hanya menyerap tenaga kerja secara sementara, tetapi juga kudu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta," kata Kent dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai, program padat karya kudu dikembangkan menjadi instrumen pembangunan tenaga kerja nan bisa meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing masyarakat. Karena itu, setiap peserta kudu ditempatkan sesuai kompetensi dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas diri selama mengikuti program.

Menurutnya, pekerjaan dalam program padat karya perlu dirancang secara lebih spesifik dan berbasis kebutuhan pembangunan kota. Beberapa bagian nan dinilai potensial antara lain pemeliharaan prasarana lingkungan, penataan area permukiman, pengelolaan sampah dan daur ulang, perawatan taman kota, tenaga kebersihan lingkungan, pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak, manajemen lapangan, support terhadap UMKM, hingga pekerjaan nan berangkaian dengan ekonomi hijau dan ketahanan lingkungan.

"Padat karya kudu bisa memberikan nilai tambah. Masyarakat jangan hanya bekerja lampau selesai. Mereka kudu mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi nan nantinya bisa menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan nan lebih baik," ujarnya.

Kent juga mendorong agar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dilibatkan secara maksimal dalam penyelenggaraan program tersebut. Menurutnya, Disnaker kudu menjadi penghubung antara pencari kerja, training keterampilan, dan kebutuhan bumi usaha.

"Setiap peserta kudu didata dengan baik, dipetakan latar belakang pendidikan dan keahliannya, kemudian ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan begitu produktivitas program bakal lebih optimal dan hasilnya bisa dirasakan secara nyata," tegas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

Lebih lanjut, Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan peran Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) sebagai lembaga nan bekerja meningkatkan kualitas tenaga kerja. Melalui P3D, peserta program dapat memperoleh asesmen kompetensi, pengukuran produktivitas, hingga training peningkatan kapabilitas sesuai kebutuhan bumi kerja.

Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) juga kudu menjadi bagian krusial dalam skema program padat karya. Menurut Kenneth, masyarakat nan belum mempunyai keahlian tertentu kudu diberikan training sebelum maupun selama mengikuti program.

"BLK kudu dimaksimalkan. Kita kudu mencetak tenaga kerja nan siap bersaing. Pelatihan bisa mencakup teknik gedung dasar, pengelasan, kelistrikan, pengelolaan lingkungan, operator komputer, manajemen perkantoran, kreasi grafis, pemasaran digital, tata boga hingga kewirausahaan," katanya.

Kent juga menegaskan, bahwa penduduk ber-KTP DKI Jakarta nan terdampak kondisi ekonomi dan belum mempunyai pekerjaan tetap kudu menjadi prioritas utama dalam rekrutmen program tersebut.

"Warga berKTP DKI Jakarta nan menganggur kudu menjadi prioritas. Kita mau program ini tepat sasaran," sambungnya.

Selain itu, Kent juga meminta agar proses rekrutmen peserta program padat karya kudu dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Ia tidak mau program nan menggunakan anggaran publik tersebut justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat akibat praktik titipan, kedekatan, alias permainan oknum tertentu.

"Saya ingatkan, jangan sampai program nan tujuannya membantu masyarakat DKI Jakarta ini justru tercoreng lantaran proses seleksinya tidak transparan. Semua kudu dibuka secara jelas, mulai dari syarat, sistem pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman peserta nan lolos. Tidak boleh ada ruang bagi praktik titipan, kedekatan, apalagi permainan orang dalam," tegasnya.

Menurutnya, masyarakat berkuasa mengetahui gimana peserta dipilih dan apa dasar penilaiannya. Dengan begitu, program padat karya betul-betul menjadi instrumen keadilan sosial bagi penduduk DKI Jakarta nan memerlukan pekerjaan.

"Program Ini menggunakan duit rakyat, jadi setiap prosesnya kudu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada penduduk nan lebih berkuasa tetapi tersingkir lantaran kalah oleh peserta titipan, maka tujuan program ini kandas total. Saya minta Pemprov DKI Jakarta kudu memastikan proses seleksi ini melangkah bersih, objektif, dan bisa diawasi publik," ujarnya.

Kent juga mendorong agar hasil seleksi dan info penerima faedah dipublikasikan secara terbuka, agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya. Menurut dia, transparansi merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.

Tidak hanya itu, Kent juga meminta agar peserta nan telah menyelesaikan program padat karya mendapatkan akses penyaluran kerja nan terintegrasi dengan bumi usaha, UMKM, BUMD, maupun sektor jasa nan berkembang di Jakarta.

"Jangan sampai setelah program ini selesai peserta kembali menganggur. Harus ada sistem berkepanjangan berupa penyaluran kerja sehingga program padat karya menjadi jembatan menuju pekerjaan nan lebih permanen dan produktif," katanya.

Dalam pelaksanaannya, Kent menekankan pentingnya pertimbangan berkala terhadap peserta padat karya dan seluruh jenis pekerjaan nan masuk dalam program padat karya. Evaluasi tersebut kudu mencakup produktivitas, faedah sosial, efektivitas anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi peserta.

"Kalau ada peserta alias program nan tidak efektif dan tidak memberikan hasil nan maksimal, kudu berani dievaluasi dan diperbaiki. Bahkan jika diperlukan diganti dengan model nan lebih relevan. Kita kudu memastikan setiap anggaran nan dikeluarkan memberikan faedah nyata," tegasnya.

Sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta, Kent berambisi program padat karya dapat menjadi bagian dari transformasi kebijakan ketenagakerjaan di Jakarta nan tidak hanya berfokus pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Program padat karya ini kudu menjadi jalan naik kelas bagi para pekerja nan berKTP DKI Jakarta. Tujuan akhirnya bukan hanya sekadar memberikan pekerjaan sementara, tetapi bisa menciptakan tenaga kerja nan lebih terampil, produktif, berkekuatan saing, dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dengan kerjasama antara Pemprov DKI, Disnaker, P3D, BLK, bumi usaha, dan masyarakat, saya percaya program ini dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta," tutupnya.

(ega/akn)