Kendala Lahan Teratasi, Pembangunan 440 Unit Huntap di Agam Dipercepat

Jakarta -

Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat mempercepat pembangunan 440 unit kediaman tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak musibah di lahan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Inang Sari. Pembangunan kembali melangkah usai pemerintah wilayah dan masyarakat mencapai kesepakatan pemanfaatan lahan melalui musyawarah bersama.

Saat ini, pematangan lahan seluas sekitar 10 hektare terus dilakukan. Dari luasan tersebut, sekitar 4,5 hektare telah ditangani untuk mendukung pembangunan nan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Percepatan ini diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat nan tetap menunggu perpindahan dari kediaman sementara menuju tempat tinggal nan kondusif dan layak.

Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan persoalan penggunaan lahan telah diselesaikan melalui pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat, niniak mamak, wali nagari, dan camat. Dialog tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan huntap tetap melangkah dengan support masyarakat setempat.

"Kemudian kita diskusi, berembuk mufakat gimana agar lahan di eks-HGU ini bisa digunakan bersama-sama antara Pemda Kabupaten Agam dengan masyarakat melalui persetujuan niniak mamak alias tokoh masyarakat nan ada di sana," ujar Iqbal dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Hal tersebut disampaikannya pada pertemuan koordinasi di Rumah Dinas Bupati Agam, Rabu (14/10).

Iqbal mengatakan sebanyak 440 huntap tersebut terdiri atas 280 unit nan dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta 160 unit melalui support Yayasan Buddha Tzu Chi. Dengan persoalan lahan nan mulai terurai, pemerintah wilayah sekarang berfokus pada percepatan pematangan lahan dan memastikan pekerjaan bangunan tidak kembali menghadapi hambatan.

Perkembangan tersebut turut ditinjau Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Ketua Tim Monev Khusus Satgas PRR di Kabupaten Agam Kombes Pol Dennie Andreas Dharmawan menegaskan pentingnya pengawalan berbareng lantaran waktu penyelenggaraan hingga akhir tahun semakin terbatas.

"Waktu sudah sangat mepet. Dalam waktu nan singkat ini jangan ada hambatan lagi. Oleh karena itu, kita kudu kawal semua ini," ucap Dennie.

Untuk memperkuat pengendalian pekerjaan, Pemerintah Kabupaten Agam didorong meningkatkan koordinasi dengan Polres, Kodim, Kejaksaan, dan seluruh pihak terkait.

Adapun pembentukan posko koordinasi tingkat kabupaten di bawah ketua Sekretaris Daerah diperlukan agar setiap persoalan teknis maupun administratif dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

Sementara itu Wakil Koordinator Wilayah Sumatera Barat Posko Nasional Satgas PRR Kolonel Inf Feksy Dimuri Angi mengatakan pengawalan bakal terus dilakukan agar pembangunan selesai sesuai target. Dengan demikian, masyarakat juga dapat segera meninggalkan kediaman sementara.

"Kami sangat berambisi Desember ini selesai. Kami bakal mengawal, kami bakal mengoordinasikan terus. Kami berambisi tidak ada kendala," ucap Feksy.

Selain di eks-HGU PT Inang Sari, Kabupaten Agam juga menyiapkan pembangunan 80 huntap komunal di Balai Benih Ikan Gumarang, Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan. Pembangunan oleh Kementerian PKP tersebut memanfaatkan lahan sekitar 1,1 hektare dan telah mencapai progres sekitar 15 persen.

Pemulihan kediaman di Kabupaten Agam juga dilaksanakan melalui skema huntap berdikari bagi masyarakat nan mempunyai lahan sendiri. Sebanyak 1.070 unit direncanakan dibangun dengan support BNPB. Berdasarkan info per 5 Oktober 2026, sebanyak 92 unit telah memasuki tahap pengerjaan dan enam unit telah selesai dibangun.

(akd/ega)