Kemiskinan Teori Ekonomi Indonesia

Rezim nilai tukar nan fleksibel, perbankan nan lebih sehat, persediaan devisa nan lebih kuat, serta keahlian pelaku ekonomi dalam mengelola akibat kurs asing menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang berada di tepi lembah seperti tiga dasawarsa nan lalu.

Namun, justru di tengah optimisme tersebut muncul pengakuan nan jauh lebih krusial daripada perdebatan mengenai kurs rupiah, defisit fiskal, alias ancaman resesi. Chatib Basri mengakui bahwa golongan nan paling tertekan selama tujuh tahun terakhir adalah golongan masyarakat berpendapatan menengah, khususnya desil 5 hingga desil 8.

Pada irit saya, penjelasan CB adalah sebuah pengakuan nan jujur bahwa selama ini kebijakan ekonomi kita lebih memihak kepada golongan atas dan teratas, dan bawah dan terbawah, namun EGP (emang gue pikirin) dengan kelas menengah. "Pengakuan" ini semestinya mengguncang kesadaran para perumus kebijakan ekonomi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ini nan dibaca oleh pengamat dan pelaku ekonomi internasional, dan menghentak dua parameter ekonomi nan menjadi etalase ekonomi modern: jatuhnya nilai mata duit dan merosotnya secara drastis pasar modal.

Isu Keilmuan

Pertanyaan tersebut membawa kita kepada kemungkinan nan selama ini jarang dibicarakan secara terbuka: jangan-jangan persoalan Indonesia bukan lagi persoalan teknis ekonomi, melainkan persoalan teoritis. Jangan-jangan nan sedang kita hadapi adalah kemiskinan teori ekonomi nan kemudian melahirkan kemiskinan kebijakan ekonomi. Karena kebijakan adalah anak dari teori, maka kebijakan nan memiskinkan juga adalah anak teori nan miskin -dan memiskinkan.

Selama beberapa dasawarsa terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia bergerak dalam pola nan relatif konsisten. Negara memberikan beragam akomodasi bagi pemilik modal dan penanammodal dengan dugaan bahwa mereka adalah mesin pertumbuhan ekonomi.

Pada saat nan sama, negara memperluas beragam corak perlindungan sosial kepada golongan miskin melalui subsidi, support tunai, agunan kesehatan, dan program-program kesejahteraan lainnya.

Dari perspektif pandang ekonomi arus utama, strategi ini tampak masuk akal. Kelompok atas dipandang sebagai penggerak investasi dan pembuat lapangan kerja. Kelompok bawah dipandang sebagai golongan nan kudu dilindungi demi menjaga stabilitas sosial dan memenuhi petunjuk keadilan sosial.

Kelompok atas memperoleh beragam faedah dari ekspansi ekonomi, pertumbuhan aset, akses terhadap modal, serta beragam insentif kebijakan. Kelompok bawah memperoleh perlindungan melalui beragam program support sosial. Sementara kelas menengah berada di wilayah abu-abu: tidak cukup kaya untuk diuntungkan, tidak cukup miskin untuk ditolong.

Padahal secara ekonomi, kelas menengah merupakan konsumen terkuat. Ketika kelas menengah melemah, daya beli nasional melemah. Ketika daya beli melemah, pasar domestik menyusut. Ketika pasar menyusut, investasi kehilangan insentifnya. Ketika investasi kehilangan pasar, pertumbuhan kehilangan fondasinya.

Dalam pengertian tersebut, kejatuhan ekonomi Indonesia tidak dimulai dari runtuhnya rupiah, anjloknya IHSG, alias naiknya CDS. Kejatuhan ekonomi Indonesia dimulai ketika kelas menengah kehilangan kemampuannya menjadi motor konsumsi, investasi rumah tangga, dan mobilitas sosial.

Lebih jauh lagi, keberhasilan perlindungan sosial terhadap golongan miskin pun tidak boleh dipahami secara berlebihan. Bantuan sosial krusial untuk mengurangi kerentanan masyarakat miskin. Namun support sosial pada dasarnya adalah instrumen mitigasi, bukan instrumen transformasi. Ia membantu masyarakat memperkuat hidup, tetapi tidak selalu bisa mengubah struktur ekonomi nan menyebabkan kemiskinan itu sendiri.

Karena itu, teori ekonomi nan betul bukanlah teori nan sekadar memihak golongan kaya alias menolong golongan miskin. Teori ekonomi nan betul adalah teori nan memperkuat kelas menengah, menjaga daya saing golongan atas, dan membantu golongan bawah naik kelas secara berkelanjutan.

Lagi-lagi, Kelas Menengah

Kelas menengah kudu menjadi titik berat pembangunan.Mengapa? Karena sejarah pembangunan modern menunjukkan bahwa tidak ada negara maju tanpa kelas menengah nan kuat. Masalahnya kemudian menjadi lebih serius ketika kita memasuki wilayah ekonomi politik.
Dalam praktik politik modern, golongan pemilik modal mempunyai pengaruh besar lantaran mereka mengendalikan investasi dan sumber daya ekonomi.

Fenomena inilah nan menjelaskan kenapa banyak kebijakan ekonomi tampak lebih sensitif terhadap kepentingan modal maupun kepentingan elektoral dibandingkan terhadap kebutuhan kelas menengah.

Tentu ini bukan berfaedah terdapat persekongkolan nan disengaja. Namun struktur insentif politik sering kali menghasilkan akibat nan sama. Para kreator kebijakan lebih mudah memperoleh legitimasi dengan menciptakan suasana nan menguntungkan pemilik modal dan memperluas support kepada masyarakat miskin daripada membangun strategi jangka panjang untuk memperkuat kelas menengah.

Akibatnya, kebijakan ekonomi berkembang menjadi semacam kompromi antara kepentingan modal dan kepentingan elektoral, sementara kelas menengah menjadi korban nan nyaris tak terlihat. Di sinilah kritik nan lebih mendasar perlu diajukan.

Apakah masalahnya terletak pada para ekonom? Belum tentu (meski dapat juga "bisa saja"). Mungkin masalah nan lebih besar justru terletak pada teori ekonomi nan mereka gunakan. Selama puluhan tahun Indonesia relatif setia kepada paradigma ekonomi arus utama nan didominasi pemikiran neoklasik. Stabilitas makroekonomi, disiplin fiskal, liberalisasi perdagangan, efisiensi pasar, dan suasana investasi menjadi mantra pembangunan nan nyaris tidak pernah dipertanyakan.

Namun jika setelah puluhan tahun penerapan paradigma tersebut kelas menengah justru mengalami tekanan nan berkepanjangan, bukankah kita perlu mulai mempertanyakan teori nan mendasarinya?

Joseph Stiglitz telah lama menunjukkan bahwa pasar tidak selalu menghasilkan pengedaran kesejahteraan nan adil. Thomas Piketty memperlihatkan bahwa akumulasi modal condong menghasilkan konsentrasi kekayaan. Dani Rodrik mengingatkan bahwa tidak ada resep ekonomi universal nan bertindak untuk semua negara. Sementara Ha-Joon Chang menunjukkan bahwa negara-negara maju sendiri berkembang melalui beragam corak perlindungan dan intervensi negara nan sekarang justru mereka larang bagi negara berkembang.

Artinya, kritik terhadap ekonomi arus utama bukanlah kritik nan lahir dari ketidaktahuan. Kritik tersebut justru lahir dari para ahli ekonomi kelas bumi nan memahami keterbatasan paradigma nan mereka warisi. Karena itu, Indonesia tidak boleh lagi memperlakukan teori ekonomi arus utama sebagai dogma nan tidak boleh dipertanyakan.

Teori ekonomi adalah alat. Ia bukan agama. Ia bukan kitab suci. Ia kudu diuji terhadap kenyataan. Jika realita menunjukkan bahwa kelas menengah melemah, daya beli menurun, mobilitas sosial tersendat, dan ketimpangan tetap bertahan, maka teori nan digunakan kudu berani dievaluasi.

Pengalaman Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan China menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak lahir dari kepatuhan membabi buta terhadap teori ekonomi dominan. Negara-negara tersebut justru sukses lantaran berani mengembangkan model nan sesuai dengan kebutuhan nasional mereka sendiri.