Ilustrasi(Dok spesial )
GERAKAN Sipil Nusantara (GESNUS) mengingatkan pemerintah untuk tetap mewaspadai dua rumor krusial dalam ruang publik, ialah meluasnya peran militer ke ranah sipil serta penanganan agenda sosial kontroversial di lingkungan akademik.
Koordinator Gerakan Sipil Nusantara, Agus Setiawan, menegaskan bahwa Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kudu berada di garda terdepan dalam merespons dinamika sosial di kampus, termasuk rumor LGBT.
"Isu LGBT menjadi pertanggungjawaban Kemenbud dan Kemdiksaintek untuk menjadi garda terdepan dalam menghalau berkembangnya rumor tersebut di ruang akademik, sehingga militer tidak perlu masuk dengan dalih ancaman nonmiliter nan berakibat pada normalisasi militer di ranah sipil," ujar Agus melalui keterangannya, Senin (31/8).
Agus menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme TNI sebagai lembaga pertahanan negara sesuai mandat demokrasi, sekaligus menjamin ruang akademik tetap bersih dari doktrinasi maupun pembungkaman diskusi. Ia mengimbau bangsa Indonesia belajar dari sejarah agar pemisah kewenangan militer tidak mengaburkan peran lembaga sipil nan mempunyai mandat demokratis dalam mengurus pemerintahan.
Lebih lanjut, Agus menilai isu sosial seperti kampanye alias pembelaan LGBT di lingkungan perguruan tinggi kudu dapat diuji secara terbuka dan dipertanggungjawabkan secara akademik, tanpa memaksakan doktrinasi alias melabeli pihak nan berbeda pandangan sebagai golongan intoleran.
"Kampus bukan tempat untuk memaksakan doktrin sosial apa pun. Kampus adalah ruang akademik nan kudu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, mengkritik, meneliti, dan berbeda pendapat," tegas Agus. (E-4)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·