KemenPAN-RB Beberkan Kinerja 2026 & Rencana Anggaran 2027

Jakarta -

Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sepanjang tahun 2026 telah mencatat sejumlah progres sebagai upaya dalam mewujudkan transformasi birokrasi.

Progres keahlian tersebut meliputi penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan nan agile, transformasi manajemen ASN, hingga transformasi pelayanan publik nan terintegrasi.

Di hadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri PANRB, Rini Widyantini menyampaikan bahwa langkah nan dilakukan Kementerian PANRB ini bermuara pada akibat nan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Seluruh keahlian Kementerian PANRB ditujukan untuk menghadirkan birokrasi nan semakin efektif, adaptif, terintegrasi, dan berakibat nyata, serta sebagai upaya dalam tercapainya prioritas Pembangunan nasional," kata Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

Hal itu diungkapkan olehnya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6).

Rini melanjutkan Kementerian PANRB terus memperkuat tata kelola pemerintah digital serta mempunyai peran support dalam pemenuhan program prioritas presiden. Kementerian PANRB juga memainkan peranan krusial dalam aksesi Indonesia sebagai negara personil Organisation for Economic Co-operation dan Development (OECD).

Kementerian PANRB melalui program reformasi birokrasi, khususnya dalam konsentrasi pengentasan kemiskinan telah memperlihatkan hasil. Bagi wilayah nan menerapkan reformasi birokrasi di konsentrasi ini, tercatat tingkat kemiskinan berada di nomor 6 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen.

Hal ini menunjukkan reformasi birokrasi nan berorientasi pada penyelesaian masalah pembangunan bisa memberikan akibat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Dalam pemenuhan program prioritas Presiden, Kementerian PANRB ditugaskan sebagai Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional Pengadaan SDM. Saat ini, proses pengisian SDM untuk mengakselerasi program prioritas nasional dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) tengah berlangsung," jelasnya.

Untuk mendukung transformasi pelayanan publik, hingga Juni 2026 telah berdiri 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di penjuru Indonesia. Selama periode Kabinet Merah Putih, 75 wilayah telah meresmikan MPP di wilayahnya masing-masing.

"Kementerian PANRB terus melakukan percepatan pembentukan MPP di daerah, mendorong Pelayanan Publik Omnikanal, serta peningkatan jasa digital untuk memastikan pemerataan akses pelayanan publik dan kemudahan akses oleh masyarakat," ungkap Rini.

Sampai dengan tengah tahun 2026, realisasi anggaran Kementerian PANRB tetap perlu digenjot. Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB mempunyai rencana program kerja nan bakal baru dieksekusi pada triwulan III dengan sasaran mencapai 75-80 persen.

"Realisasi anggaran Kementerian PANRB difokuskan pada periode triwulan III tahun 2026 lantaran beberapa program kerja ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Optimalisasi anggaran juga dilakukan agar program Kementerian PANRB dapat memberikan akibat nan luas," jelasnya.

Pada rencana kerja tahun 2027, Rini melanjutkan Kementerian PANRB konsentrasi pada percepatan transformasi birokrasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan program prioritas Presiden. Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 bertema Akselerasi Pertumbuhan melalui produktivitas, investasi, dan industri, Kementerian PANRB berkedudukan sebagai enabler di bagian reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Peran tersebut diterjemahkan sebagai program kerja Kementerian PANRB dalam lima agenda utama, ialah penguatan birokrasi nan berdampak, akuntabel dan berintegritas, kelembagaan nan agile dan kolaboratif; ASN ahli berbasis merit dan talenta, pemerintah digital nan terpadu dan efisien, serta pelayanan publik nan mudah, cepat, dan berpusat pada masyarakat. Seluruh agenda ini juga bakal terus memperkuat support terhadap penyelenggaraan program prioritas Presiden.

Terkait dengan anggaran pada tahun 2027, Kementerian PANRB mendapatkan pagu sugestif sebesar Rp 348,59 miliar. Menteri Rini menyampaikan bahwa anggaran ini tetap perlu diperkuat agar Kementerian PANRB dapat menjalankan agenda prioritas transformasi birokrasi serta support terhadap program prioritas nasional secara optimal.

Anggaran ini juga difokuskan kepada program Kementerian PANRB serta aksesi Indonesia ke OECD dalam bagian Tata Kelola Publik dan Pelayanan Publik dan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (PRRP) Sumatra.

"Semoga momentum ini menjadi ikhtiar kita semua untuk memastikan langkah reformasi birokrasi dapat membawa faedah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," pungkas Rini.

(prf/ega)