Kemenkum Sulbar Dorong UMKM Tingkatkan Legalitas Usaha

, MAMUJU, – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya penguatan legalitas upaya untuk mendukung ekosistem upaya legal di daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam aktivitas Hidayatullah Halal Festival 2026 di Aula Kantor Bupati Mamuju, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, Saefur Rochim mengimbau para pelaku UMKM agar tidak hanya konsentrasi pada pengembangan produk, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas usaha. Langkah ini krusial untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mempermudah akses pembiayaan dan pengembangan upaya melalui perseroan perorangan.

Hidayatullah Halal Festival 2026 digelar oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Hidayatullah Perwakilan Sulbar berbareng Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Mamuju. Acara ini bermaksud meningkatkan pemahaman pelaku upaya terhadap penerapan sertifikasi legal menjelang kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026.

Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Sulbar turut datang dalam aktivitas ini, memberikan jasa konsultasi bagi pelaku upaya mengenai pendirian perseroan perorangan. Layanan ini bermaksud memberikan edukasi tentang proses pendirian badan upaya nan mudah, cepat, dan terjangkau bagi UMKM.

Saefur Rochim menambahkan bahwa perseroan perorangan krusial dalam mendukung pengembangan usaha, lantaran memberikan identitas norma nan jelas dan mendukung tertib administrasi. Hal ini relevan dengan proses sertifikasi legal nan memerlukan legalitas pelaku upaya secara resmi dan terdokumentasi.

Para pelaku upaya nan datang tampak antusias memanfaatkan jasa konsultasi tersebut, menunjukkan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya penguatan upaya dari sisi norma dan standar produk halal. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal, perlindungan konsumen, serta kepastian norma terhadap produk nan beredar di masyarakat.

Kemenkum Sulbar berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan LPH Hidayatullah dan lembaga mengenai lainnya dalam mendukung pengembangan ekosistem upaya legal nan legal dan berkekuatan saing. Bidang Pelayanan AHU bakal terus mendorong pendekatan jemput bola melalui sosialisasi dan jasa konsultasi legalitas upaya bagi UMKM di beragam sektor.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelaku upaya nan mempunyai badan norma dan siap memenuhi ketentuan sertifikasi legal menuju penerapan Wajib Halal Oktober 2026," kata Saefur Rochim.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara