Kemenkum Babel Gelar Forum untuk Tingkatkan Kebijakan Publik

, PANGKALPINANG, – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) pada Selasa, dengan tujuan meningkatkan kualitas perumusan kebijakan publik di wilayah tersebut. Acara ini bermaksud untuk mendorong kebijakan nan lebih responsif terhadap kebutuhan norma masyarakat.

Menurut Rahmat Feri Pontoh, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, forum nan bertema "Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Publik nan Berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" ini berfokus pada peningkatan kompetensi analis kebijakan melalui penguatan metodologi analisis, penyusunan policy brief, dan koordinasi lintas sektor.

"Kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas kajian kebijakan," ujarnya, menekankan pentingnya peningkatan kapabilitas analis sebagai kebutuhan mendesak.

Rahmat menyoroti tantangan utama dalam peningkatan kebijakan publik, seperti keterbatasan info terintegrasi, koordinasi antar-instansi nan belum optimal, dan perbedaan kapabilitas analis. Forum ini diharapkan dapat memperkuat budaya kerja berbasis evidence-based policy dengan rekomendasi kebijakan nan disusun berasas info sah dan kajian terukur.

Sementara itu, Johan Manurung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam merumuskan kebijakan norma nan efektif. "Peningkatan kapabilitas analis kebijakan adalah langkah strategis dalam mendukung terciptanya kebijakan norma nan berkualitas, adaptif, dan bisa menjawab tantangan pembangunan norma di daerah," katanya.

Johan menambahkan bahwa peningkatan kapabilitas kajian kebijakan menjadi kunci dalam menghasilkan rekomendasi nan komprehensif dan implementatif. "Kami berkomitmen untuk terus mendorong ruang-ruang obrolan nan konstruktif sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan nan baik dan akuntabel," tambahnya.

Kegiatan FKK menghadirkan narasumber dari Junarlis, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum BSK Hukum Kemenkum, Widhi Novianto, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN, serta akademisi Universitas Bangka Belitung Dr. Fitri Ramdhani Harahap.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara