Kemenkes Bantah Tuduhan Lakukan Penggelembungan Harga Alat Kesehatan

Peresmian RSUD KH Muhammad Thohir Krui Pesisir Barat, Lampung oleh Presiden Prabowo Subianto.(Antara)

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) secara resmi membantah rumor nan beredar di media sosial mengenai dugaan penggelembungan alias mark up anggaran pengadaan perangkat kesehatan (alkes), khususnya untuk jasa hemodialisis (HD), di RSUD KH Muhammad Thohir Krui, Pesisir Barat, Lampung. Kemenkes menegaskan bahwa nomor nan beredar di publik merupakan bagian dari program strategis nasional nan mencakup beragam jenis peralatan medis canggih.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa RSUD KH Muhammad Thohir Krui menerima support alkes dengan nilai total mencapai Rp56,7 miliar. Dana tersebut dialokasikan melalui beberapa skema program untuk meningkatkan kualitas jasa rujukan di daerah.

Klarifikasi Anggaran Rp30 Miliar

Aji meluruskan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto pada peresmian RSUD tersebut. Angka Rp30 miliar nan sempat disebut bukanlah nilai untuk jasa hemodialisis semata, melainkan nilai rata-rata pengadaan alkes canggih untuk setiap RSUD dalam program prioritas.

"Angka tersebut adalah nilai total pengadaan perangkat kesehatan canggih untuk setiap 66 RSUD nan masuk dalam Program Hasil Cepat Terbaik (PHTC) alias Quick Win," ujar Aji dalam keterangan resminya di Jakarta.

Secara spesifik, RSUD Krui mendapatkan support sekitar Rp31,7 miliar pada tahun ini melalui program Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network (SIHREN). Dukungan ini meliputi alat-alat medis mutakhir seperti:

• Cathlab (Laboratorium Kateterisasi)
• CT Scan 64 Slice
• Echocardiography
• Mammography

Dukungan Alkes Mendasar dan Operasional

Selain perangkat canggih, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk perangkat kesehatan mendasar. Untuk tahun anggaran 2025 dan 2026, RSUD Krui dijadwalkan menerima support tambahan sekitar Rp25 miliar. Alat-alat nan termasuk dalam kategori ini meliputi kebutuhan ruang operasi dan perawatan intensif, antara lain:

Komitmen Pencegahan Hoaks

Kemenkes mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh info nan tidak jeli alias hoaks nan menuding adanya praktik penggelembungan harga. Penguatan akomodasi di RSUD Krui diharapkan dapat meminimalisir nomor rujukan pasien ke luar daerah, sehingga penduduk Pesisir Barat bisa mendapatkan jasa kesehatan komplit di wilayah sendiri.

Program SIHREN merupakan inisiatif nasional untuk memperkuat jaringan rujukan kesehatan di Indonesia melalui standarisasi perangkat kesehatan di RSUD seluruh provinsi. (Ant/I-1)